aksi demo damai | OPINI.id

aksi ini dilakukan dengan maksud mempertanyakan swiping brutal yang dilakukan oleh apararur negara terharap rakyat papua

aksi

Nasib miris, Tumpulnya UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat?

Diterbitkan : 16/Jan/2017 Oleh : Hasyemi Faqih "Ormas brutal atau pembuat undang undang yg liar? Sepelik kerumitan hangat ini menjadi pelik apabila berasumsi yg semrawut tanpa solusi." Isu hangat kini belum juga surut, sehingga asumsi kian muncul yg tidak bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Berawal dari pemberitaan yg diterbitkan sehingga masyarakat umum mampu memberikan pandangan entah semrawut atau lurus. Kini media sangat berperan penting dalam konsepsi informasi yg aktual, Sebab saat ini pemberitaan mudah di cerna dan didapat. Dalam era digital ini terkadang isu hangat dikemas menjadi sebuah animasi atau mimik lucu sebuah visual gambar. Ini tidak dipungkiri sehingga 70% netizen dapat berkomentar berbeda beda namun doktrin dari mimik gambar yg lucu. Terlepas peran penting media, entah itu berjenis aplikasi publik atau yg lainnya. Kini Indonesia sedang ramai dibicarakan terkait "Bentrokan Ormas". Stigma umum yg didapat umumnya masyarakat menilai bahwa ormas yg memiliki massa yg banyak memiliki pemahaman idealisme yg kokoh juga dicibirkan tidak sesuai sikap yg berbudaya. Contohnya Gara gara lahan parkir misal, bisa saling tikam atau dendam. Sangat disayangkan bila kita melihat hanya satu sisi saja, sebab sebelum pra kemerdekaan manajmen ormas, okp, ataupun ormawa external memiliki jasa kepada negara dalam memperebutkan kedaulatan dari penjajah kolonialisme. Namun juga sangat miris bila jasa dari ormas,okp, dan ormawa kurang diperhatikan dari berbagai unsur. Seharusnya legislatid maupun eksekutif memeprhatikan ormas dan yg lainnya agar cita2 satu arah keadilan dapat terbangun. Bukan hanya selesai perkara membuat rangkaian uu ormas tugas selesai atau harus izin pada kementrian di kukuhnya agar terdaftar. Dalam Pasal 2 dijelaskan. Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini mutlak dijunjung tinggi. lalu Pasal 3 Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan ini cita cita ormas harus termaktub dalam amandemen negara. Jelas langkah konsklusifnya, ekesekutif dan legislatif juga kerjasama yudikatif seharusnya kerja keras dalam revisi uu ormas akuntabel, menyimpulkan cita cita ormas hingga kesatuan ormas yg berbangsa dan berdaulat. toh yg sekarang ini uu ormas hanya dijelaskan norma norma, hak pendirian tidak secara detailitatif. Maka solutif eksekutif membuat rundingan MOU dan bentuk Komisi berbadan negara, misal Komisi Pengawasan Ormas (KPO). Selamatkan citra ormas bukan sekedar prediksi seperti pengamat pada umumnya. sebab rakyat cerdas ketika dapat ikut serta dan paham akan pentingnya berorganisasi. sehingga rakyat sendiri akan menilai dan simpati akan intelektual cerdas dalam ormas, okp maupun ormawa

Komentar (2)

Fresh