Polemik Kebijakan Jokowi Jelang Pilpres 2019 | OPINI.id

Beberapa kebijakan yang dibuat Jokowi dianggap jadi angin segar bagi pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 ini, apalagi jelang Pilpres 2019. Soalnya, dari kubu oposisi ini dianggap salah satu keuntungan. Apa aja sih kebijakannya?

Ini beberapa kebijakan yang dianggap menguntungkan Jokowi jelang Pilpres 2019:

Dana Kelurahan

Pemerintah mengusulkan Dana Kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang akan digelontorkan pada 2019. Rencana penganggaran Dana Kelurahan ini sama seperti dana desa yang bertujuan membantu rakyat. Presiden Jokowi berjanji akan memberikan dana untuk tiap kelurahan, para Lurah bisa menggunakan dana tersebut untuk pembangunan fasilitas umum, perbaikan selokan, pengembangan sumber daya manusia di daerahnya masing-masing. Namun, usulan itu memantik perdebatan sengit. Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno menduga ada muatan politis di balik alokasi Dana Kelurahan tersebut. "Kalau misalnya (cair) di tahun politik, 2019 ini pasti masyarakat bisa menilai sendiri kok apakah ada udang di balik batu," kata Sandi.

Kenaikan Gaji PNS

PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok selama kurang lebih dua tahun. Pemerintah Jokowi akan menaikkan gaji PNS pada 2019 juga menaikkan uang yang diterima pensiunan PNS. "Melanjutkan kebijakan penggajian yang telah dilakukan tahun 2018, pada tahun 2019 Pemerintah akan menaikkan gaji pokok dan pensiun pokok bagi aparatur negara, serta para pensiunan sebesar rata-rata 5 persen. Diberikan kepada pensiunan PNS," ujar Presiden Jokowi

Tarif Tol Jembatan Suramadu Gratis

28 Oktober 2018 lalu, Jokowi resmi membebaskan tarif Jembatan Tol Suramadu. Kebijakan tersebut ditekankan Presiden Jokowi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi bukan sebagai upaya mendulang suara dari warga Madura pada Pilpres 2019.

Rumah DP 0 Persen untuk ASN

Aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri akan mendapat keringanan masa cicilan pinjaman jika ingin memiliki rumah permanen. Nantinya, rumah tersebut akan menerapkan sistem down payment (DP) 0 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Bambang Brodjonegoro menjelaskan selain skema DP 0 persen, pemerintah akan memberikan keringanan pada masa cicilan pinjaman. Di mana, ASN, anggota TNI, dan Polri bisa membayar cicilan pinjaman sampai 30 tahun. "Dan pembayaran cicilannya juga bisa sampai usia pensiun maksimum 75 tahun. Dengan catatan waktu pertama kalau mengajukan pinjaman usia maksimum 53 atau 55 tahun," jelas dia. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan upaya tersebut tidak terkait dengan politik jelang Pilpres 2019. "Sekarang melihatnya, apa pun yang bisa kita lakukan untuk rakyat. Apakah itu menjelang, sebelum, atau sesudah (Pilpres) itu merupakan tanggung jawab pemerintah yang hari ini masih menjadi pemerintahan yang sah untuk melakukan apa pun yang bisa bermanfaat untuk rakyat," kata Puan.

Menurutmu curang gak kebijakan ini dikeluarkannya jelang pilpres 2019?
Gak lah, emang pas aja
Curang ini mah
433 votes

Komentar

Fresh