Pegunungan Meratus Milik Siapa? | OPINI.id

Indonesia, salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Dengan predikat tersebut, tentunya sumber daya alam yang kita miliki rentan terhadap pengrusakan hutan dikemudian hari. Menurut Forest Watch Indonesia(FWI) Laju deforestasi mencapai 1,1 juta ha setiap tahunnya (data FWI tahun 2009-2013).

Perizinan Tambang Di Pegunungan Meratus Untuk Siapa?

Indonesia, salah satu negara dengan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Dengan predikat tersebut, tentunya sumber daya alam yang kita miliki rentan terhadap pengrusakan hutan dikemudian hari. Menurut Forest Watch Indonesia(FWI) Laju deforestasi mencapai 1,1 juta ha setiap tahunnya (data FWI tahun 2009-2013). Akhir-akhir ini kita diramaikan dengan diterbitkannya surat keputusan penyesuaian perjanjian karya pengusahaan batubara kepada PT. MCM (Mantimin Coal Mining) oleh Kementrian Energi Sumber Daya Mineral pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Semua ini tergantung dari pengelolaan lahan yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 14 UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah berbunyi “Pasal (1), Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi; Pasal 2, Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.”dan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kasus diterbitkannya surat keputusan tersebut dikeluarkan sepihak tanpa ada perundingan dengan masyarakat di sekitar pegunungan Meratus. Dikutip dari kanalkalimantan.com, “Masyarakat Hulu Sungai Tengah bersama bupati, DPRD, organisasi kemasyarakatan menolak izin tambang dan perkebunan sawit di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.” Dalih didukung oleh peraturan pemerintah (Permen) No. 2 Tahun 2008 dimana kawasan hutan digunakan sebagai pemasukan negara bukan pajak (PNBP). Jenis PNBP dalam Permen ini adalah kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutan diatas 30 persen dari luas sungai dan/atau pulau. Dan Permen No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, peraturan yang dibuat oleh kementerian ESDM pada pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang selanjutnya disebut penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan untuk tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, antara lain, kegiatan pertambangan, pembangunan jaringan listrik…. Hal ini justru bertentangan dengan pasal 18 mengenai kriteria penetapan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pakai) adalah mengenai letak geografis; kaidah konservasi; daya dukung lingkungan; optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan tingkat kepadatan penduduk. Adanya perijinan pertambangan di pegunungan Meratus bertentangan dengan ketetapan UU yang ada bahwa ijin tambang di Meratus tidak melihat letak geografis, kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan, khususnya pada keberlangsungan hidup warga sekitar pegunungan. Sebab, pegunungan Meratus merupakan sumber air bagi tiga kabupaten yakni Hulu Sungai Tengah, Tabalong dan Sungai Tengah. Selain itu memiliki potensi biotik, tercatat 141 jenis pohon, 17 jenis rotan, 8 jenis palem-paleman, Semua jenis tersebut termasuk dalam 41 famili, dimana yang terbanyak adalah famili dipterocarpaceae dan graminea (rotan). Sebagian dari jenis diatas adalah flora endemik Pulau Kalimantan, juga merupakan habitat bagi satwa endemik di Kalimantan, diantaranya 19 jenis mamalia endemik dan 25 jenis burung (dari total 37 jenis burung endemik Kalimantan), dan jumlah jenis satwa yang dilindungi baik nasional mupun internasional adalah lebih dari 120 jenis. Segala bentuk upaya telah dilakukan oleh masyarakat HST, mulai dari melakukan petisi hingga 20.000 orang setuju hingga pendampingan hukum oleh Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan yang berujung pada tidak diterimanya dengan alasan gugatan mengandung cacat formil. Dengan diterbitkannya surat keputusan ataupun ijin kepada perusahaan tambang, apapun dalih yang diungkapkan jelas pertambangan dapat mengganggu penghidupan masyarakat sekitar wilayah tambang, hingga berujung alih pekerjaan tak dapat terelakkan demi keberlangsungan hidup dan menyisakan sedikit ruang hijau bagi generasi selanjutnya. Sumber: https://www.kanalkalimantan.com/pt-mcm-tambang-dan-nasib-hutan-hujan-tropis-terakhir-di-pegunungan-meratus/ https://media.neliti.com/media/publications/196010-ID-pengelolaan-sumber-daya-alam-dan-lingkun.pdf http://jdih.esdm.go.id/peraturan/PP%20No.%2076%20Thn%202008.pdf http://repo.unand.ac.id/3687/1/Nomor%204%20Tahun%202009.pdf https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6690272071c/hutan-lindung-tak-bisa-dijadikan-lahan-tambang http://www.mongabay.co.id/2018/10/23/gugatan-walhi-pengadilan-tolak-kasus-tambang-di-meratus-dari-aceh-bkpm-tergugat-soal-izin-produksi-emas/

Komentar

Fresh