Terbaik SeJabar KbTasik Dapat PISEW Lagi | OPINI.id

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,08/10/2018: “Alhamdulillah,Kabupaten Tasikmalaya akan Mendapatkan lagi Program PISEW |Pengembangan Isfrastrukture Sosial Ekonomi Wilayah| untuk Tahun Anggaran 2018 kali ini , ada 17  Kecamatan diwilayah Kabupaten Tasikmalaya yang akan menerima Program Dana PISEW ini ,,!” Roni Ruhimat Ketua Team Pelaksana Program PISEW Tingkat Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan hal  itu di Kantor DPRKP Kabupaten setempat ketika selepas Memimpin Rakor Program tersebut Ke-Hal

Terbaik SeJabar KbTasik Dapat PISEW Lagi

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya,08/10/2018: “Alhamdulillah,Kabupaten Tasikmalaya akan Mendapatkan lagi Program PISEW |Pengembangan Isfrastrukture Sosial Ekonomi Wilayah| untuk Tahun Anggaran 2018 kali ini , ada 17 Kecamatan diwilayah Kabupaten Tasikmalaya yang akan menerima Program Dana PISEW ini ,,!” Roni Ruhimat Ketua Team Pelaksana Program PISEW Tingkat Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan hal  itu di Kantor DPRKP Kabupaten setempat ketika selepas Memimpin Rakor Program tersebut pada hari Senin ini |08/10/2018| bersama Para Camat dari 17 Kecamatan penerima manfaat tersebut. Roni-pun melanjutkan paparan keterangannya kepada Media yang menemuinya “Untuk Program PISEW 2017 yang lalu ,kitapun bersyukur ,Kabupaten kita ini dinagurahai Penghargaan Untuk Tingkat Provinsi Jawa Barat sebagai  PISEW Terbaik Se Jawa Barat Untuk Pelaksana Program PISEW sebagai Program unggulan di 7 Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten kita ini ,,!” Lanjutnya. Terkait Program yang merupakan Program Unggulan Pemerintahan Pusat tersebut Roni-pun yakin bahwa “Program ini akan jauh dari istilah  Program yang melenceng dari Aturan ,karena Team Kepanitiaan pelaksana Program Pisew ini adalah Warga Masyarakat sendiri yang ditunjuk oleh Pihak Kecamatan penerima manfaat , Kita ketahui pula seyogyanya bahwa Program yang diterapkan itu harus dinikmati oleh Warga Masyarakat sendiri , intinya warga-lah yang menikmati Program berkala ini dan hasilnyapun Wargalah yang menikmati hasilnya ,dan pada kenyataannya Program PISEW ini telah membuktikan bahwa dengan cara Swadaya Masyarakat Perdesaan maka hasil terapannyapun akan berbeda jauh lebih Hebat dan Kena sasaran Pembangunan nya,!” Jelas dia. Kita ketahui pula Program PISEW itu adalah Ajuan pihak Warga Masyarakat yang Menginginkan Infrastrukture diwilayahnya lebih Bagus sebagai Penunjang Perekoniam Warga setempat , Program inipun adalah  diluar Program Dana Desa yang telah ada di Desa-desa. Lalu  Ajuan pihak warga itupun direalisasikan  hasil Upaya Team Pelaksana Program melakukan Survai  ke wilayah Prioritas. Prioritas Program Pisew itu  Sangat Mengutamakan Wilayah Perdesaan yang jauh dari jalan Utama  dan Belum tersentuh Program apapun , “Misalnya jalan setapak,Jalan Kampung , Saluran Air , Kirmir  |Tembok Penyangga Tanah| dan Ajuan-ajuan Warga masyarakat yang lebih Prioritas untuk Pembangunan yang  sama sekali belum tersentuh oleh Berbagai Program apapun diwilayah –wilayah Kecamatan penerima manfaat ,misalnya Wilayah  terjauh dari Jalan utama yang telah dilakukan perbaikan oleh Pemerintah misalnya,,! Ketua Team Pelaksana memberi rincian penjelasan lebih lanjut. “Pihak Kecamatan Prioritas Pembangunan itupun selanjutnya menunjuk Pihak Warga setempat dengan istilah Nama BKAD |Badan Koordinasi Antar Desa| yang di Beri mandate khusus dan di Notariskan  oleh Pihak Kecamatan masing-masing wilayah Penerima manfaat,,!” Jelasnya lebih detail lagi. Roni-pun sempat menyebutkan Angka Dana Program tersebut “Persatu Kecamatan penerima manfaat akan menerima Rp.600 Jutaan, dan Mekanisme Pencairannya adalah 70% dana Awal dan ketika Progresnya telah mencapai 50%-nya maka seluruhnya akan dibayar utuh,tanpa potongan apapun,hanya saja pada kenyataannya kitapun akan membicarakannya lebih lanjut lagi bersama pihak Kecamatan penerima manfaat atas Administrasi yang lainnya untuk Program Pisew Program Tahun 2018 kali  ini,,!” lanjutnya. Roni-pun sempat merinci Wilayah Kecamatan penerima manfaat Program Pisew Program Tahun Anggaran 2018 Untuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya, “Untuk  Penerima Program PISEW Tahun 2018 kali ini diantaranya adalah , Wilayah Kecamatan Ciawi,Cisayong,Manonjaya,Cineam,Gunungtanjung,Jatiwaras,Salopa,Sodonghilir,Bojonggambir,Culamega,Bojongasih,Parungponteng,Bantarkalong,Pancatengah,Karangnunggal dan Kecamatan Cipatujah ,,!” Rincinya. “Saya-pun akan sampaikan bahwa ini Bukan Program Aspirasi Dewan Pusat ,Dewan Provinsi ataupun Aspirasi pihak  DPRD Kabupaten Tasikmalaya misalnya ,ini asli Program Pusat dan apabila ada yang mengclaim bahwa Dana ini adalah Program Aspirasi Dewan Pusat maka saya katakan itu tidak benar,,!” Pungkasnya. Asep Rizal

Apa Itu PISEW? Bagaimana Mekanismenya?

Catatan: Penting di baca Paparan dibawah ini : 1. 1. Mekanisme Pelaksanaan Program PISEW 2016 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. 2. Outline 1. Organisasi Pengelola 2. Tahap Pelaksanaan PISEW 3. Alur Kegiatan PISEW di Kabupaten dan Kecamatan 4. Pelaksanaan Konstruksi 5. Pasca Pelaksanaan 6. Hal-hal Teknis 3. 3. Organisasi Pengelola 4. 4. Struktur Organisasi Kegiatan Garis Pengendalian Garis Koordinasi Garis Pelaporan Garis Laporan Tembusan Tim Pelaksana Kabupaten Subdit PKP Perdesaan (Koordinator) Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Direktorat PKP Konsultan Manajemen Pusat Tim Pelaksana Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kecamatan Dinas PU Kabupaten Pokja Kecamatan Fasilitator Masyarakat Pelaksana Konstruksi Inspector Lapangan Subdit PKP Perdesaan (Ketua Tim) Satker/PPK Pusat Tim Pelaksana Provinsi Satker/PPK Provinsi Ketua Tim Konsultan Manajemen Teknis Tenaga Ahli Kabupaten Chief Inspector. 5. 5. Melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Kegiatan Mengkoordinasikan dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan program Menyiapkan pedoman PISEW Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pusat Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku program di tingkat provinsi dan kabupaten Melakukan pengendalian penyelenggaraan program mulai tingkat nasional hingga kecamatan Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman 1 2 3 4 5 6 7. 6. 6. 1) Menyusun kegiatan dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan; 2) Mengadakan Konsultan Manajemen Pusat; 3) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Manajemen Pusat dan konsep KAK Konsultan Manajemen Teknis dan Fasilitator Masyarakat; 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara langsung maupun melalui laporan dari konsultan (pusat hingga kecamatan); 5) Melakukan kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan dari tingkat kabupaten melalui Satuan Kerja/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi yang dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis, termasuk pengumpulan SP2D; 6) Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Pusat; 7) Melakukan pembinaan kepada Satker PKP Provinsi, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten dan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan; 8) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan aspek teknis dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan 7. 7. Pengarah Tim pelaksana (Kepala Dinas PU Provinsi) Penanggung Jawab Pelaksana (Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman) Ketua Tim Pelaksana (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi) Wakil Ketua (PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2) Anggota (Staf PPK dan Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi sejumlah 9 0rang) 8. 8. 4/14/2016 1) Mensosialisasikan program di tingkat provinsi dan kabupaten; 2) Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai pedoman Program PISEW; 3) Mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten; 4) Sinergisasi kegiatan pusat dan daerah 5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten; 6) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten; 7) Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan; 8) Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan; 9. 9. 1) Mengadakan Konsultan Manajemen Teknis, Fasilitator Masyarakat, dan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor); 2) Melakukan Pencairan Dan Pengelolaan Dana sesuai peruntukan dalam DIPA; 3) Mendokumentasikan SP2D dan Melaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat; 4) Membuat Laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring; 5) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan, hasil audit, dan evaluasi kepada Tim Pelaksana Pusat tiap bulan. 10. 10. Pengarah Tim pelaksana Kepala Dinas PU Kabupaten Penanggung Jawab Pelaksana Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten Ketua Tim Pelaksana Kasi Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten Sekretaris Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten Anggota Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten 2 (dua) orang, Kasi Pembangunan Kecamatan dan 1 (satu) orang staf 11. 11. 4/14/2016  Menyelenggarakan program di tingkat kabupaten dan kecamatan;  Mengidentifikasi dan Menetapkan rencana kawasan PISEW yang difasilitasi oleh Fasilitator;  Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Teknis dan Provinsi; Melakukan sosialisasi dan pengenalan (orientasi) program;  Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah; Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan, Detailed Engineering Design (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis selaku penyusun DED dan RAB;  Melakukan verifikasi serta pengusulan DED dan RAB yang disampaikan kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi untuk disahkan dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya; 12. 12. Tugas Pemerintah Kecamatan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya  Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan yang terdiri atas Kasi Pembangunan dan Staf Kecamatan, yang selanjutnya diusulkan sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten  Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten Menentukan Kawasan, berdasarkan potensi kawasan prioritas. Tugas Pokja Kecamatan adalah: Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten;  Mengusulkan dan menyusun anggota Forum Kecamatan, yang terdiri atas perwakilan desa-desa penerima dan berasal dari organisasi masyarakat setempat; Melaksanakan pertemuan kecamatan; Memfasilitasi proses perencanaan dalam rangka penetapan kegiatan konstruksi yang akan dibangun;  Berpartisipasi dalam persiapan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, terdiri atas: (1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK); (2) Supervisi pelaksanaan konstruksi. 13. 13. Tahapan Pelaksanaan 14. 14. Pengadaan Jasa Konstruksi Pelaporan Monitoring Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Rapat Koordinasi Bulanan Pelatihan Fasilitator Pengadaan Asisten PISEW, FM dan KMT Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Sosialisasi Tingkat Provinsi. 15. 15. Pelaporan Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten Sosialisasi Tingkat Kabupaten Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Penyusunan Kawasan PISEW Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Monitoring. 16. 16. 1) Pembentukan Pokja Kecamatan sekaligus sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten 2) Penyusunan Kawasan PISEW 3) Penetapan Kawasan PISEW 4) Pembentukan Forum Kecamatan 5) Pertemuan Kecamatan I, II dan III 6) Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW 7) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi 8) Monitoring 9) Pelaporan. 17. 17. Alur Kegiatan PISEW di Kabupaten dan Kecamatan. 18. 18. 6 MINGGU 8 MINGGU 21 MINGGU 3 MINGGU Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Kecamatan Kecamatan Pemeritah Kabupaten Pemerintah Pusat Konsultan Konsultan Penyedia barang dan jasa Masyarakat Masyarakat Konsultan PELAKU Infrastruktur PISEW telah terbangun Terlaksana dan Terselesaikannya Program PISEW TA. 2016 PENDEKATAN Partisipatif Partisipatif & teknokratis Teknokratis Birokratis TAHAPAN WAKTU KEGIATAN OUT PUT Kawasan sasaran PISEW telah disepakati Dokumen DED dan RAB telah tersedia PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PASCA IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN IDENTIFIKASI PENYANGGA KAWASAN PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SOSIALISASI PROGRAM TINGKAT KABUPATEN KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM DESA PENYANGGA KAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PISEW TA. 2016 DARI TPPr KEPADA TPP KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM TINGKAT KECAMATAN TANDA TANGAN KONTRAKK ANTARA SATKER/PPK PKP PROVINSI DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI SURVAI KAWASAN SASARAN PISEW SINKRONISASI HASIL KAJIAN, INVENTARISASI DANSKS (PERTEMUAN KECAMATAN 1) RAPAT PELAKSANAAN PENENTUAN INFRASTRUKTUR TERBANGUN (PERTEMUAN KECAMATAN 2) SURVEY KESIAPAN LOKASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH SOSIALISASI HASIL PENETAPAN INFRASTRUKTUR (pERTEMUAN kEC. 3) FINALISASI DED DANRAB PEMERIKSAAN HASIL AKHIR PEKERJAAN SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN 19. 19. Data-data pendukung untuk penentuan kawasan dengan mempertimbangkan, antara lain:  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa Membangun (IDM);  Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten; Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM); Dokumen kecamatan dalam angka dan dokumen desa dalam angka;  Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan kawasan. 20. 20. PENGKAJIAN DOKUMEN Pengumpulan dokumen- dokumen Pembangunan KESEPAHAMAN DEFINISI DESA PUSAT KAWASAN DAN DESA PENYANGGA KAWASAN • CIRI-CIRI • KRITERIA IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN DAN PENYANGGA KAWASAN TERPILIH PUSAT KAWASAN DAN PENYANGGA KAWASAN PENETAPAN PUSAT KAWASAN DAN PENYANGGA KAWASAN PEMBUATAN DELINIASI KAWASAN PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS. 21. 21. PersiapanPerencanaan Kawasan Prioritas PISEW Pertemuan Kecamatan III Pertemuan Kecamatan II Pertemuan Kecamatan I Tujuan dan Sasaran PISEW Pst. Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn Pleno Sinkronisasi Kajian dan Inventarisasi Program di Kecamatan dan Desa Survei Kawasan PISEW Penentuan Infrastruktur PISEW Dokumen Rencana Program PISEW Dokumen DED dan RAB Sosialisasi Dokumen Rencana Program PISEW Hasil Kajian dan Inventarisasi Dokumen Kab. Kec dan Desa Memperhatikan RTRW, RPJM dan RPI2JM Kab. 22. 22. TUJUAN KEGIATAN: Mendapatkan usulan program yang merupakan irisan program kecamatan dan desa yang berada dalam Kawasan Sasaran Program PISEW - RTRW - RPJM - RPI2JM Kabupaten sehingga dalam pelaksanaan survei kawasan akan lebih terarah serta terpadu. Antara lain dengan memperhatikan hasil kajian dokumen: Arah rencana Program PISEW Kegiatan ini menghasilkan LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan PENANGGUNG JAWAB Camat Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten. Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait 23. 23. Pelaksana Kegiatan Forum Kecamatan Pendamping Fasilitator Masyarakat setelah proses sinkronisasi hasil kajian dan inventarisasi program kecamatan dan desa penyangga kawasan Proses survei Ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-usulan hasil sinkronisasi Melalui pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai 1. Kondisi kawasan 2. Kondisi kependudukan 3. Kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam kawasan 4. Permasalahan yang dihadapi Menjadi bahan Dokumen Rencana Program PISEW UMUM. 24. 24. HASIL PEMETAAN : a. Peta Batas Tapak b. Peta dan Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana c. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat d. Profil Kelembagaan di Kawasan e. Profil Kebutuhan Masyarakat f. Program yang sudah dilaksanakan dan rencana program g. Peta dan Profil Keluarga Miskin. 25. 25. Maksud: Menghasilkan daftar usulan kegiatan infrastruktur kecamatan melalui sinkronisasi antar usulan kegiatan infrastruktur hasil pengecekan di lapangan. Forum diskusi yang merupakan kelanjutan dari survei kawasan yang dilakukan Forum Kecamatan. MUSYAWARAH Proses diskusi Menggunakan Analisis Jaring Keterkaitan. Kegiatan ini merupakan Penyusunan Prioritas Usulan Kegiatan untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur yang diusulkan. Pelaksana kegiatan Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat. Untuk melihat keterkaitan dari: 1. Aspek lokasi (L) 2. Manfaat (M) 3. Kelompok Pengguna (K). 26. 26. HASIL KEGIATAN Penetapan prioritas kegiatan infrastruktur kawasan yang akan dilaksanakan dengan dana kegiatan Program PISEW. Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan PENANGGUNG JAWAB Camat Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait 3. Wakil Masyarakat terkait (BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll). 27. 27. Gambaran rencana pengembangan kawasan selama periode tahun 2016 – 2019 yang mencakup: 1. Gambaran Umum Kecamatan 2. Identifikasi dan Penentuan Kawasan PISEW 3. Potensi dan Masalah Kawasan PISEW 4. Analisis Penanganan Kawasan PISEW 5. Rencana Penanganan Program PISEW tahun 2016 – 2019 Kegiatan infrastruktur yang ditetapkan 1. Teknis pelaksanaan konstruksi 2. Dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan infrastruktur Mempertimbangkan Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi wilayah Selanjutnya disusun Dokumen Pra DED dan RAB Fasilitator Kecamatan, didampingi Tenaga Ahli Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Dokumen Rencana Program PISEW. 28. 28. Diserahkan dan Disahkan PPK PKP 2 (Perdesaan) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi sebagai dasar pelelangan/pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur. Penyusunan DED dan RAB Infrastruktur Pelaksana Tenaga Ahli Kabupaten(TAK) Berdasarkan Pra-DED dan RAB yang sudah disusun bersama oleh FM dan Pokja Kecamatan. Diverifikasi Oleh Tim Pelaksana Kabupaten Selanjutnya Difinalisasi Oleh KMT. 29. 29. TUJUAN Mensosialisasikan hasil penetapan usulan kegiatan infrastruktur kawasan prioritas berdasarkan potensi yang akan didanai oleh Kegiatan Program PISEW. Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan PENANGGUNG JAWAB Camat Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait 3. Wakil Masyarakat terkait (BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll) Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat PELAKSANA KEGIATAN Penyusunan DED/RAB Oleh Tenaga Ahli Kabupaten Difasilitasi serta diverifikasi Oleh Tim Pelaksana Kabupaten Daftar usulan kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam bentuk pra-DED/RAB Ditindaklanjuti dengan. 30. 30. Tahap Pelaksanaan Konstruksi 31. 31. 1. Proses Pengadaan Jasa Konstruksi 2. Tanda Tangan Kontrak antara PPK PKP 2 (Perdesaan) dengan Penyedia Jasa Konstruksi 3. Rapat Pra-Pelaksanaan 4. Survei Kesiapan Lokasi 5. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 6. Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan PPK PKP 2 (Perdesaan) 32. 32. Pemilihan dan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pengadaan penyedia jasa konstruksi dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Berdasarkan peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Seluruh proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan akan dituangkan dalam satu dokumen pengadaan, antara lain Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). 33. 33. Mengacu pada a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara SERAH TERIMA PEKERJAAN Penyedia jasa konstruksi dengan PPK PKP 2 (Perdesan) Provinsi SERAH TERIMA ASET INFRASTRUKTUR TERBANGUN Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Kawasan Permukiman (KPA PKP) Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten (sebagai pemanfaat dan pemelihara terhadap infrastruktur terbangun)\ Asep Muhammad Rizal.

Saksikan Keseruan Warga Kab Tasikmalaya Ketika Ikut Terapkan Dana PISEW Program Anggaran Tahun 2017,Seru dan Dramatis

Komentar

Fresh