koruptor bisa nyaleg, konspirasi penjahat nih | OPINI.id

Berawal dari keinginan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg.

Akhirnya Mahkamah Agung pun setuju dengan revisi ini. Alhasil, abrakadabra, mantan koruptor bisa maju jadi caleg lagi. Indonesia memang negara konspirasi koruptor ya!

Koruptor bisa nyaleg? konspirasi tingkat dewa nih!

Oke, ini cuma persepsi penulis terkait putusan peraturan KPU (PKPU) yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 3 PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sekaligus pasal 60 huruf j PKPU nomor 26 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPD. Pasal yang direvisi memuat soal larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatif ( caleg). Menurut Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, proses revisi PKPU juga sudah disampaikan ke Komisi II DPR RI saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Setelah itu, ternyata keinginan Pemilu bersih dari koruptor tak bisa terpenuhi saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan setelah uji materi. Ya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg)bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Artinya, mantan napi korupsi diperbolehkan untuk maju sebagai caleg.

Undang-undang dibuat untuk saling menguntungkan sesama penjahat?

Memang tak bisa dipukul rata, jika rata-rata orang yang ada di instansi pemerintah penting itu penjahat semua. Tapi, aturan yang membolehkan mantan napi koruptor bisa nyaleg lagi, bukti jika ada yang salah di negeri ini. Ada yang salah! Mulai dari pembuatan Undang-undang dan sebagainya. Kalau mau protes revisi PKPU, bingung juga. Soalnya, memang ada Undang-undangnya yang dibuat untuk saling menguntungkan para tikus berdasi! Bahkan Presiden Jokowi saja mengatakan jika mantan koruptor boleh nyaleg lagi adalah hak seseorang berpolitik. "Kalau saya, itu hak. Hak seseorang berpolitik," kata Jokowi beberapa waktu lalu. Adapun ide Jokowi adalah agar KPU membuatkan sebuah aturan."Silakan lah KPU menelaah. KPU bisa saja mungkin membuat aturan. Misalnya boleh ikut tapi diberi tanda 'mantan koruptor'," kata Jokowi.

Setuju gak sama keputusan ini?
Gak setuju banget
Setuju aja
Gak peduli ah!
158 votes

Komentar (1)

Fresh