POLRI Jamin Optimalkan Keamanan Pemilu 2019 | OPINI.id

Sebenarnya Masa Kampanye Pemilu 2019 Belum Tiba. Namun Masalah-Masalah yang mengganjal Pemilu 2019 Sudah Bermunculan. Lalu KIra-Kira Bagaimana Kiat Polri untuk menjaga keamanan dan Kelancarannnya?

POLRI dan BAWASLU JAMIN MAKSIMALKAN PELAKSANAAN PEMILU 2019

Pelaksanaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) serentak 2019 sudah di depan mata. Berkenaan dengan hal tersebut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berani menjamin bahwa semua akan berjalan aman dan lancar seperti yang diharapkan masyarakat maupun pemerintah.   Seperti yang dilansir csr-indonesia dotcom (13/9), bahkan untuk memaksimalkan melaksanakaan pengamanan Pemilu serentak tersebut, Polri sudah bersiap diri lebih dini dengan mematangkan strategi pengamanan, serta bekerja sama dengan TNI, mitra kamtibmas dan instansi terkait lainnya.     Tidak kurang dari 272.880 personil telah dikerahkan Polri demi memastikan pemilu akan berjalan lancar. Ditambah pelibatan personil TNI dengan total 2/3 dari kekuatan yang dimiliki Polri serta Linmas sebanyak 1,73 juta orang , sehingga nantinya pada setiap TPS bisa ditempatkan sebanyak 2 orang Linmas.     Melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brgjen Pol. Dedi Prasetyo, Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, mengatakan pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 mendatang menjadi momentum yang sangat istimewa. Hal ini karena dua pasangan calon Presiden dan Wakilnya adalah orang-orang yang sangat berpengaruh yaitu Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.     Memang, sebenarnya masa kampanye baru akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, tapi kenyataannya harus disadari bahwa sudah muncul berbagai masalah seperti adanya daftar pemilh ganda dan masalah lainnya. Hal tersebut tentunya berpotensi menjadikan pemilu terancam dipenuhi masalah. Oleh sebab itu Polri dengan segala kekuatannya akan memastikan permasalahan tersebut dapat diatasi bersama-sama dengan pihak terkait lainnya.   "Masa kampanye sebentar lagi dilaksanakan, namun saat ini banyak masalah yang timbul, terutama terakit DPT (daftar pemilih teetap) dan juga ganda yang terus ditelusuri seluruh pihak agar tidak timbul masalah kecurigaan dari berbagai pihak. Masalah lain adanya potensi black campaign, ini juga harus diselesaikan bersama," kata Dedi dalam Forum Promoter Polri yang berlangsung di Hotel Amaroossa Cosmo di Jakarta Selatan, Kamis (13/9).   Beberapa potensi ancaman yang memngganggu Pemilu 2019 diantaranya adalah: protes dan gelombang ujuk rasa, bentrokan masal, sabotase, black campign dan money politic, manipulasi hasil suara tindakan anarkis yang terkait dengan pemilu lainnya.   Berbagai ancaman tersebut tentunya bisa terjadi di mana saja. Karenanya untuk meminimalisir dampak serta mencegah potensi terjadinya gangguan pelaksanaan pemilu ini, Polri bersama dengan pihak terkait lainnya menyiapkan lima strategi andalan. Pertama adalah operasi Mantap Brata 2018 yang dikhususkan untuk pengamanan pemilu. Kemudian Strategi Pro-Active Preventif untuk mencegah tindakan-tindakan yang berpotensi menganggu pelaksanaan pemilu, Operasi Nemangkawi 2018 yang dikhususkan untuk menciptakan kondisi aman khususnya di wilayah Papua.     "Lalu Operasi Antimop 2018 khusus untuk menindak pelanggaran money politic serta Satgas Nusantara untuk mengantisipasi penyebaran konten hoax dan hate speech," papar Dedi     Menambahkan penjelasan, Kepala bagian ATP3 Bawaslu, Ilham, menyatakan pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dalam proses dari sebelum hingga hasil pemilu ditetapkan. Diharapkan dengan adanya pengawasan yang intensif segala bentuk pelanggaran pemilu dapat ditekan. Kalaupun kedepan ditemukan bukti pelanggaran diharapkan ada proses penyelesaian sengketa sesuai dengan koridor yang berlaku.   Guna memaksimalkan pengawasan yang telah direncanakan, dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat yang maju dalam kontestasi politik baik untuk pemilihan legislatif ataupun presiden tahun 2019 mendatang.   "Kita berupaya melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang sangat mungkin terjadi dalam setiap tahapan Pemilihan salah satunya melalui Sosialisasi Pusat Pengawasan Partisipatif," harapnya. Lalu, jika Polri dan pihak-pihak terkait sudah berupaya secara maksimal, tentu yang tertinggal adalah peran kita semua sebagai warga negara yang baik untuk mensukseskan dan mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut.

Guna memaksimalkan pengawasan yang telah direncanakan, dia berharap agar ada peran aktif masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang di

Komentar

Fresh