Pemerintah Berhasil Ambil Alih Freeport | OPINI.id

Pemerintah akhirnya berhasil mencapai kesepakatan mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kesepakatan ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Head of Agreement (HoA) PT Inalum dengan Freeport McMoran selaku induk dari PTFI.

51% Setelah 50 Tahun, Indonesia Kembali Kuasai Freeport

Jakarta, Pemerintah akhirnya berhasil mencapai kesepakatan mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Kesepakatan ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Head of Agreement (HoA) PT Inalum dengan Freeport McMoran selaku induk dari PTFI. Presiden Joko Widodo pun bercerita bahwa capaian Pemerintah Indonesia ini merupakan kerja keras dari berbagai pihak. Perjanjian HoA ini dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Freeport. Rini menerangkan total nilai kesepakatan ini mencapai USD3,85 miliar. "Pada dasarnya Inalum akan ambil alih partisipasi interest dari Rio Tinto dan Indocopper sehingga kepemilikan PT Inalum ditambah dengan kepemilikan negara sebelumnya jadi 51,38%. Angka sudah kami lock," ujar Rini. Rini menambahkan setelah melalui perjalanan panjang selama dua tahun, akhirnya divestasi ini bisa terwujud. Dan menginginkan Freeport dapat dikelola dengan baik oleh Inalum. "Setelah hampir dua tahun dan berkat ridha Allah, bisa menyaksikan tanda tangan dari Inalum dan Freeport. Sebagai industri pertambangan, agar pengambilalihan saham Freeport ini bisa dikelola dengan baik berdasarkan ketentuan perjanjian," sambungnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proses untuk mendapatkan saham Freeport Indonesia itu tidak mudah. Pemerintah harus melalui negosiasi yang cukup alot dengan perusahaan induk Freeport. "Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia telah kelola tambang hampir 50 tahun dengan porsi kepemilikan 9,36 persen (Indonesia). Inilah 3,5 tahun yang kita usahakan. Sangat alot, jangan dipikir mudah, dan begitu sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini, tapi memang kita kerjain ini diam, karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar Jokowi, Kamis (12/7/2018). Kepala Negara menambahkan, ini merupakan lompatan yang besar bagi sektor pertambangan Indonesia. Selain itu, dengan porsi kepemilihan saham yang lebih besar maka kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara juga akan semakin besar. ‎ "Ini sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita akan mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, rotaltinya, dari deviden, dari retribusinya sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati oleh kita semua. Kepentingan nasional harus dinomorsatukan," lanjut Kepala Negara. Pada kesempata yang berbeda, Sri Mulyani mengatakan, dengan perjanjian HoA ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Papua. Karena dengan penguasaan 51% saham, maka akan meningkatkan pengolahan tambang yang nantinya juga dimiliki masyarakat Papua. Dan pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menambahkan, ada tiga poin yang disepakati dalam divestasi ini. Ketiganya meliputi kerjasama mengenai produksi pertambangan sampai dengan pembangunan smelter. "Jadi ada tiga poin kesepakatan dari divestasi 51% saham Freeport, yaitu usaha pertambangan khusus atau IUPK dan bukan dari Kontrak Karya, membangun fasilitas pengolahan smelter di dalam negeri dan penerimaan negara. Jadi agregat totalnya lebih besar IUPK dibandingkan penerimaan melalui Kontrak Karya yang ada selama ini," jelasnya. Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson mengatakan senang akhirnya divestasi saham Freeport dapat terwujud. Dengan kesepakatan ini, kata dia, akan membuat produksi pertambangan Freeport lebih tinggi. "Ini perjalanan yang panjang dan kami menyepakati bebeapa perjanjian yang diberikan. Ini bakal meningkatkan produksi Freeport," tandasnya.

Komentar

Fresh