Hukuman QanunSyariah Buat Gubernur Aceh? | OPINI.id

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kena OTT, kira-kira bisa gak sih dijerat hukuman Qanun Syariah kalau memang terbukti korupsi?

Nasihati Jangan Ada Korupsi, Gubernur Aceh Malah Ditangkap KPK

"Kami ingatkan, jangan ada kepala daerah baik bupati maupun waki kota di Aceh terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan)KPK." Itulah nasihat pak Gubernur Irwandi Yusuf saat melantik Raidin Pinim dan Bukhari sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tenggara di Kutancane, Selasa 3 Oktober 2017. Nasihat ini dilontarkan olehnya lantara fenomena suap kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Tapi, siapa sangka, tepat sembilan bulan kemudian, Irwandi Yusuf yang baru aja menjabat jadi Gubernur Nangroe Ace Darussalam, dicokok satuan tugas penyidik dan penyelidik KPK menduga jika dirinya menerima suap. Sang pemberi petuah pun digelandang satgas KPK dari Pendopo Gubernur Aceh ke Mapolda Aceh untuk jalani pemeriksaan intensif. Penangkapan ini adalah buntut dari tertangkapnya Bupati Bener Meriah Ahmadi. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi suap dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Lantas bagaimana dengan hukumannya?

Aceh dan Hukuman Qanun Syariah

Bukan hal yang baru lagi jika di kota yang dijuluki serambi mekah ini menerapkan hukum syariat Islam. Buktinya, selama ini, sejumlah pihak yang melanggar hukum syariat harus menjalani hukum cambu di depan umum. Pada 2002 hingga 2005, wacana penerapan hukuman cambuk untuk kasus korupsi sempat ramai diperbincangkan warga dan elite politik di Aceh. Wacana ini muncul lagi pada 2015, setelah Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah memerintahkan Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) untuk mengkaji secara intensif penerapan hukuman cambuk kepada koruptor. Wacana ini muncul lantaran banyak masukan dari masyarakat supaya koruptor mendapat efek jera. Tapi menurut Feri Amsari selaku Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas kepara tirto.id, hukum cambuk itu belum bisa diterapkan karena qanun belum dibuat DPR Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh. Salah satu hal yang bisa mendorong pembuatan qanun adalah pertimbangan majelis hakim jika Irwandi dan Ahmadi diseret ke persidangan. Sumber: tirto.id

Apakah koruptor di Aceh juga wajib dijerat dengan hukum Qanun Syariah?
Wajib biar kapok
Gak, masuknya hukum nasional
964 votes

Komentar (5)

Fresh