Mengikis Sikap Manipulatif Aparat Desa | OPINI.id

Penuhnya media-media dalam memberitakan perilaku koruptif, membuat para petualang-petualang aturan di tingkat desa mendapatkan celah lain yang bisa digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau membuat suatu desa stagnan pada kondisi yang ada dan lambat atau gagal dalam berkembang. Mereka mungkin tidak koruptif. Namun mereka manipulatif.

Mengikis Sikap Manipulatif Aparat Desa

Menjadi perangkat desa tentunya sebuah pekerjaan yang penuh dengan tantangan sekaligus kemuliaan. Bagaimana tidak, menjadi perangkat desa berarti menjadi pengurus semua kejadian, peristiwa dan aspek kehidupan di dalam sebuah desa. Oleh karena itu menjadi perangkat desa, selain berat, juga bisa dikatakan memiliki prestise tersendiri di desa tersebut. Namun, benarkah perangkat desa sudah layak menerima prestise yang terkadang membuat mereka terlena itu ? Saya coba gambarkan dalam tulisan ini. Semakin hari semakin terdapat pergeseran-pergeseran pelanggaran dalam berpemerintahan desa. Saat ini perilaku koruptif bukanlah hal yang terdengar luar biasa, mengingat begitu banyaknya petinggi-petinggi yang terkena kasus korupsi, termasuk hingga tingkat Kepala Desa. Konon kabarnya sudah lebih dari 900 Kepala Desa yang tengah berurusan dengan pihak yang berwajib dikarenakan terindikasi melakukan tindakan korupsi. Media pun tidak pernah absen dalam memberitakan kasus-kasus korupsi, alhasil, perilaku koruptif sudah seperti pelanggaran yang sudah biasa. Penuhnya media-media dalam memberitakan perilaku koruptif, membuat para petualang-petualang aturan di tingkat desa mendapatkan celah lain yang bisa digunakan untuk memperkaya diri sendiri atau membuat suatu desa stagnan pada kondisi yang ada dan lambat atau gagal dalam berkembang. Mereka mungkin tidak koruptif. Namun mereka manipulatif. 1. Memanipulasi “Aturan” Sering ditemui bahwa perangkat desa adalah orang-orang yang dianggap pendidikannya di atas rata-rata warga desa. Namun masyarakat desa kerap lupa satu hal, bahwa standar moral jauh lebih penting dibandingkan standar akademis dalam hal mengurus kepentingan banyak orang. Sehingga yang sering terjadi adalah, perangkat desa yang dianggap dan menganggap dirinya “lebih cerdas” dari warga kebanyakan, menjadikan dirinya dan perkataannya sendiri sebagai standar baku bagaimana sebuah desa harus dijalankan. Warga desa tidak terlayani, desa tidak berkembang, tidak jadi soal. Karena menurutnya kepalanya lah yang paling cerdas di desa itu, sehingga tidak boleh ada kritik, tidak boleh ada saran. Apa yang mereka katakan adalah aturan. Nah, jika begitu baiklah diganti pemerintahan desanya menjadi kerajaan. Apa yang keluar dari mulut raja, itulah titah, itulah aturan. 2. Memanipulasi Kepentingan. Penyelenggaraan Musyawarah Desa adalah puncak perumusan ide akan dibawa kemana desa itu ke depan. Sehingga keterwakilan semua pihak dan unsur yang ada di desa itu menjadi sangat penting. Namun dalam pelaksanaannya, perlu juga dipahami bahwa tidak semua yang diusulkan oleh floor harus diterima. Karena seperti yang sering dirasakan oleh aparat atau perangkat desa, bahwa kepala mereka lebih berharga dibandingkan kepala warga desa, maka sudah semestinya juga kepala mereka itu melaksanakan tugasnya untuk memverifikasi, menentukan skala prioritas pembangunan di suatu desa. Namun pada banyak kesempatan, perangkat atau aparat desa tidak merasa harus merevisi usulan-usulan yang di luar nalar dan akal sehat. Kenapa hal di atas terjadi ? Sederhana saja, karena usulan yang kurang tepat itu akan memberikan beberapa keuntungan bagi perangkat, seperti mudah diSPJkan, mudah dimark up, mudah disulap. Mau usulan itu akan memiliki daya angkat yang baik atau tidak terhadap desa itu, bukan soal. Perangkat desa yang semestinya mampu memberikan pengarahan, pemahaman tentang program-program yang akan memberikan dampak besar dan berjangka panjang (tentu saja, bukankah tingkat pendidikan mereka di atas rata-rata masyarakat desa) memilih untuk diam, dan bisa menggunakan alasan bahwa itu usulan “masyarakat”, dan tidak bisa ditolak. Jadi Bapak/Ibu warga desa, jangan sampai keliru memilih orang yang akan memimpin desa. Karena kekeliruan dalam memilih pemimpin desa, akan diikuti dengan kekeliruan memilih perangkat desa. Jika terjadi kekeliruan demi kekeliruan seperti itu, maka kesimpulan akhirnya adalah desa Bapak/Ibu akan menjadi desa yang keliru. Wassalam....

Komentar

Fresh