Masyarakat Lingkar Sawit bersuara | OPINI.id

Morowali Utara, Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit kembali bersuara ke pemerintah dan kab. DPRD morowali utara (Morut). Senin (14/05/2018)

Kembalikan Hak Kami PT. Agro Nusa Abadi

Bundaran kota Kolonodale-Morowali Utara. Aliansi Masyarakat Lingkar Sawit Morowali Utara menuntut hak masyarakat pemilik lahan, PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) kecamatan petasia timur, kabupaten Morowali Utara (MoRut) kembali meminta pemerintah dan DPRD Morut untuk mengusir perusahaan dari kecamatan petasia timur. perusahaan PT. ANA tidak memiliki HGU namun masih mengelola lahan ditanah masyarakat. Sejak tahun 2016-2018 pihak perusahaan tidak melakukan hubungan industri dengan kata lain tidak menjalin sosialisasi dan kemitraan ke pemilik lahan hingga tahun 2018. Masyarakat lingkar sawit semakin resah karena pihak perusahaan tidak mensejahterahkan dan berkontribusi di kabupaten morowali utara dan lingkar sawit kecamatan petasia timur. Aksi massa yang tergabung dalam aliansi masyarakat lingkar sawit dari segenap masyarakat Desa Molino, Bungintimbe, Tompira, Bunta, Bunta Trans serta kolonodale menuntut haknya yang diserobot PT. Agro Nusa Abadi.

AMLS Morut Gelar Aksi di DPRD Morut

Tuntutan AMLS Morowali Utara di depan gedung DPRD Morowali Utara untuk menindaklajuti keputusan hasil rapat antara masyarakat dan DPRD, Kamis (26/04/2018), yang tidak direalisasikan oleh pihak DPRD Morowali utara yang menyatakan akan mengundang Bupati Morowali Utara untuk memediasi dalam tindak lanjut aspirasi masyarakat dengan kurung waktu paling lambat tanggal 05 Mei 2018. Tuntutan yang disampaikan masyarakat dari berberapa perwakilan dari setiap desa serta coordinator lapangan (korlap) AMLS Morut Muh. Arsad kepada DPRD Morut meminta agar mengusir PT. Agro Nusa Abadi dari Petasia Timur yang tidak memberikan kontribusi ke daerah dan Desa-Desa lingkar Sawit yang dikelola perusahaan, Mendesak DPRD Morowali Utara menghadirkan pemerintah Morowali Utara Bupati dan Wakil Bupati selaku Pemerintah Kab. Morowali Utara untuk menyelesaikan persoalan atas Hak Masyarakat yang dirampas PT. Agro Nusa Abadi sejak 2006-2018.

DPRD Morut Memediasi AMLS Morut

DPRD Kab. Morowali Utara menerima aspirasi Masyarakat dengan melakukan pertemuan antara masyarakat dan Anggota DPRD Kab. Morowali Utara yang dihadiri langsung Muhammad Safri selaku Wakil Ketua I DPRD Morut, Ir. Ferry D. Siombo serta Sekretaris DPRD Dra. Yulis Dertha Tonigi, M. Pd. Adapun pihak pemerintah dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Moh. Asrar. Rapat Aspirasi Masyarakat Lingkar Sawit dilaksanakan di ruang rapat DPRD Morowali Utara, dengan dihadiri masyarakat sehingga memenuhi ruangan rapat. Berbagai perdebatan antara masyarakat dan DPRD, Wakil Bupati Morowali Utara pada akhirnya menuai satu kesepakatan dan dituangkan dalam berita acara yaitu; - Wakil Bupati selaku pemerintah kabupaten morowali utara akan mengundang pimpinan PT. Agro Nusa Abadi tanpa harus diwakili dan dinas terkait sekaligus memintakan PT. ANA membawa seluruh dokumennya, pada tanggal 15 Mei 2018 bertempat kantor Bupati Morut - Jika PT. Agro Nusa Abadi tidak dapat menyelesaikan hak masyarakat dalam waktu yang disepakati maka saya (Moh. Asrar Wakil Bupati Morut) akan menutup perusahaan tersebut.

AMLS Morut

Masyarakat Desa Molino, Bungintimbe, Tompira, Bunta, Bunta Trans, Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara-Sulawesi Tengah mengecam Perusahaan Sawit PT. Agro Nusa Abadi yang tidak memiliki HGU dan mengelola lahan milik masyarakat tanpa pernah melakukan sosialisasi ke masyarakat pada awal masuk perusahaan tahun 2006 hingga sampai tahun 2018 pihak perusahaan masih mengelola lahan. PT. Agro Nusa Abadi (PT. ANA) tidak memberikan kontribusi ke daerah hingga ke desa-desa lingkar sawit, dalam penyampaian salahsatu pemuda molino selaku anak lokal dilingkar sawit mempertanyakan akan kredibilitas pemerintah selama kurung waktu 12 tahun terkait persoalan perusahaan dan pemilik tanah yaitu masyarakat serta meminta kepada pemerintah kabupaten morowali utara agar kembali ke arah yang benar, bijak serta adil sesuai sila ke lima pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia" dalam roda kepemerintahan morowali utara.

Komentar

Fresh