Kontroversi Penghasilan Dasar Universal | OPINI.id

Pada tahun 2017 Indonesia masuk dalam Trillion Dollar Club yang notabene merupakan negara dengan PDB diatas 1 triliun dollar. Tapi terdapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang cukup tinggi, dilihat dari indeks rasio gini sebesar 0,393. Menurut BPS masih ada 27,7 juta masyarakat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan pada tahun 2017. Akankah Penghasilan Dasar Universal menjadi solusi?

Indonesia Pernah Menerapkan Bantuan Langsung Tunai

Indonesia pernah menerapkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang diinisiasikan oleh Wapres Jusuf Kalla pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005. Bantuan sebesar Rp300.000 - Rp400.000 bertujuan untuk mengurangi beban rakyat atas dicabutnya subsidi BBM.

BLT menjadi Padat Karya Tunai

Pemerintah sedang merencanakan program Padat Karya Tunai pada tahun 2018 ini untuk menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka kesenjangan ekonomi. Diproyeksikan akan ada 1000 desa yang akan melaksanakan program ini secara bertahap. Apakah Padat Karya Tunai menjadi solusi?

800 Juta Pekerjaan akan digantikan oleh Robot

Berdasarkan studi dari McKinsey Global Institute terdapat 400 sampai 800 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh robot pada tahun 2030. Penyerapan tenaga kerja secara maksimal hanya akan mengatasi kesenjangan ekonomi dalam waktu sementara, sedangkan teknologi terus berkembang.

Penghasilan Dasar Universal: Solusi?

Penghasilan Dasar Universal atau Universal Basic Income merupakan bantuan uang yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga negara di usia produktif tanpa melihat latar belakang perkerjaan, keluarga dan pendidikan. Sumber keuangan dapat dikumpulkan dari pajak dan keuntungan BUMN. Mesin atau Robot yang digunakan oleh perusahaan juga dapat dijadikan objek pajak dengan menggantikan objek pajak tenaga manusia. Nominal bantuan dari kebijakan ini dapat mengacu pada nominal rata-rata pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dasar. Berbeda dengan BLT yang sebagai subsidi silang dan bersifat sementara, Penghasilan Dasar Universal tidak bersifat sementara dan dibagikan secara merata. Finlandia merupakan contoh negara yang menerapkan kebijakan ini pada tahun 2017 dengan nominal 478 Euro/bulan. Kebijakan ini mungkin dapat mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, tapi yang paling dikhawatirkan adalah berkurangnya angka produktivitas masyarakat. Perlu kajian lebih lanjut agar kebijakan ini diterapkan di Indonesia.

Komentar

Fresh