Kontroversi UU MD3 | OPINI.id

Grr.... bikin kesal saja mendengar pengesahan revisi undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Soalnya nih, ada sejumlah pasal yang justru bakal membuat DPR menjadi lembaga adikuasa.

Pasal 245 bikin kebal anggota DPR

Nah, pasal 245 itu terkait pemeriksaan anggota DPR terkait tindak pidana. Pasal itu menyatakan, pemanggilan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), lalu dilimpahkan ke presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. "Konsekuensinya secara ketatanegaraan dia akan bahaya dia akan jadi superpower, kontrol terhadap lembaga lain akan semakin kuat," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Bisa hambat proses hukum

Mau tak mau, suka tidak suka UU ini bisa dapat menghambat proses penegakan hukum kepada anggota DPR, terlebih, terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Bisa Dipidana kalau kritik DPR

Aduh, UU MD3 memang bikin gondok! Ada pasal yang mengatur seputar kritikan pada anggota DPR. Dalam UU MD3 yang direvisi itu, MKD DPR dapat melaporkan perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. "Kalau (pemberitaan) dianggap merendahkan (anggota DPR), maka potensi yang pertama kena adalah teman-teman jurnalis," kata Isnur.

Komentar (1)

Fresh