Kalau Rancangan KUHP Jadi Disahkan | OPINI.id

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah masuk pembahasan Panitia Kerja di DPR. Rancangan ini menuai pro-kontra. Sebab, banyak pasal kontroversial yang akan jadi bumerang bagi warga negara. Nah, kalau RKUHP ini jadi disahkan, kira-kira apa yang bakal terjadi?

Gak Bakal Bisa Kritik Kebijakan Presiden

Kalau pasal penghinaan kepada kepala negara dipakai, gak bakal ada lagi seorang mahasiswa yang berani kasih kartu kuning ke presiden untuk mendesak perbaikan kebijakan. Aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa, misalnya, bakal masuk kategori penghinaan dan dia bakal langsung dijebloskan ke penjara. Dirinya dapat terjerat Pasal 263 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” Terus, kalau ada kebijakan yang salah dan kita kritik? Bisa-bisa kritik itu malah dikategorikan sebagai menghina... Padahal pasal ini asal muasalnya adalah pasal lesse majeste untuk melindungi martabat keluarga kerajaan Belanda. Padahal, dalam negara demokrasi, kedudukan presiden tidak sama dengan raja.

Perlihatkan Alat Kontrasepsi Masuk Penjara

Pasal kontroversial yaitu Pasal 481, dimana orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan alat mencegah kehamilan dapat dipidana. Padahal tahu gak, salah satu alat kontrasepsi yang dipakai untuk mencegah penyebaran virus HIV/AIDS adalah kondom. Bayangkan kalau memberi edukasi soal HIV/AIDS dengan lakukan seks aman dengan kondom, malah dipenjara. Padahal maksudnya untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Akses warga negara untuk dapatkan alat kontrasepsi juga bakal lebih sulit. Pasal ini juga bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Melakukan kriminalisasi terhadap perilaku seksual, alat pencegah kehamilan dan prostitusi jalanan dapat menimbulkan iklim ketakutan di tengah-tengah masyarakat yang akhirnya membuat masyarakat takut untuk mengakses layanan kesehatan karena takut dipidana.

Penindakan Korupsi Makin Sulit

Polemik Revisi KUHP berikutnya terletak pada pasal tentang tindak pidana korupsi (Tipikor). Bila UU Tipikor dimasukkan ke dalam KUHP, konsekuensinya adalah kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin lemah. Institusi antirasuah itu akan kehilangan beberapa kapasitasnya dalam penyidikan dan menuntaskan kasus. Saat ini, aturan mengenai tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Artinya dengan memasukkan pidana korupsi ke dalam KUHP, maka akan terdapat dua aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jika dalam satu kasus diatur dalam dua undang-undang yang sama, maka akan diberlakukan pidana yang paling meringankan bagi terdakwa,

Pasangan Tanpa Nikah Resmi Masuk Penjara

Jangan cuma mikir yang pacaran dong ah. Yang bakal terkena dampak langsung adalah orang-orang di pedesaan yang lakukan nikah siri karena gak punya biaya catatkan pernikahan pada negara. Juga orang-orang yang hanya menikah secara adat. Padahal mereka sudah puluhan tahun hidup bersama. Lagian, perluasan tindak pidana zina ini bakal bikin kasus persekusi makin marak. Padahal pembuktian pidana zina atau persetubuhan itu sulit. Masih ingat kasus persekusi pasangan di Tangerang? Ternyata tidak terbukti. Padahal korban sudah diarak dan ditelanjangi. Nah, kalau semua orang yang diduga zina lalu diproses dan masuk penjara, kira-kira apa yang terjadi? ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai aturan ini bakal bikin penjara semakin sumpek. Sekarang saja sudah sumpek dan beban negara bakal semakin berat. Hal ini justru akan menjadi beban pada negara dengan memperbanyak fasilitas penjara.

Komentar

Fresh