Pengecualian Impor Mainan di Indonesia | OPINI.id

Kasus pelarangan masuk mainan yang dibawa ke Indonesia beberapa waktu lalu yang menjadi viral di sosial media membuka mata publik soal bagaimana aturan terkait mainan ini. Di Indonesia sendiri, ketentuan impor mainan terdapat pengecualian. Hal ini disepakati oleh berbagai lembaga pemerintah Indonesia, diantaranya Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional.

Pengecualian Impor Mainan di Indonesia

Kasus pelarangan masuk mainan yang dibawa ke Indonesia beberapa waktu lalu yang menjadi viral di sosial media membuka mata publik soal bagaimana aturan terkait mainan ini. Di Indonesia sendiri, ketentuan impor mainan terdapat pengecualian. Hal ini disepakati oleh berbagai lembaga pemerintah Indonesia, diantaranya Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Badan Standardisasi Nasional. Langkah sejumlah lembaga ini sebagai respons dari perkembangan di masyarakat tanpa mengurangi tujuan utama, yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan produsen di dalam negeri. Hasilnya, ada dua poin yang didapat dari kesepakatan antara empat lembaga tersebut. Dua poin ketentuan pengecualian terhadap impor mainan tersebut adalah, pertama, jika melalui barang bawaan penumpang, maksimal lima pieces per orang, dengan menggunakan pesawat udara. Kedua, jika melalui barang kiriman, maka maksimal tiga pieces per pengiriman untuk satu penerima per 30 hari. Aturan yang diberikan ini memberi batasan terhadap kuantitas barang.

Pencegahan

Melalui kebijakan yang berbasis standardisasi, akan dapat dicegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu di pasar domestik, terutama yang terkait dengan kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, dapat dicegah juga masuknya barang-barang impor bermutu rendah yang mendistorsi pasar nasional karena berharga rendah. Salah satu produk atau barang yang perlu dijamin kualitasnya adalah mainan, karena sebagian besar penggunanya adalah anak-anak. Zat-zat kimia berbahaya tersebut, misalnya timbal (Pb), mercuri (Hg), cadmium (Cd) dan chromim (Cr). Penggunaan bahan berbahaya dalam produk mainan bisa menimbulkan banyak masalah dan dapat menghambat pertumbuhan anak dan penyakit lain, seperti kanker serta menimbulkan bahaya tersedak, terjepit, tergores, terjerat, tersetrum,bahkan bisa mencederai pendengaran dan penglihatan anak. Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk dalam negeri, maka produsen industri mainan wajib mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap produk mainan harus memiliki sertifikat produk penggunaan tanda SNI (SPPT-SNI). SPPT-SNI merupakan persyaratan boleh tidaknya suatu produk SNI wajib diperdagangkan ke pasar.

Lindungi Anak-Anak

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, SNI wajib mainan berlaku untuk korporasi yang akan melakukan penjualan atau distribusi di Indonesia. Namun demikian, lanjut Airlangga, SNI wajib mainan diterapkan untuk melindungi konsumen, terutama anak-anak. Ketentuan pemberlakukan SNI mainan secara wajib diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mainan secara Wajib, sebagaimana yang telah diubah terakhir menjadi Permenperin No. 111 Tahun 2015. Dalam Permenperin No. 111 Tahun 2015, pada pasal 3A ayat (1) diatur bahwa pemberlakukan SNI mainan secara wajib dikecualikan bagi mainan untuk contoh uji penerbitan SPPT SNI, memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan teknis penelitian dan pengembangan (model skill), serta memiliki karakteristik dan kegunaan untuk keperluan khusus. Sementara itu pengecualian kewajiban SNI mainan tidak lagi memerlukan pertimbangan teknis dari Kemenperin. Pengawasan atas ketentuan pengecualian SNI mainan dilakukan berdasarkan manajemen risiko. Hal ini berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjelasan Barang yang Dikecualikan dari Ketentuan SNI mainan.

Komentar

Fresh