Anies vs Ahok | OPINI.id

Pertarungan belum berakhir, masih ada pilkada putaran kedua

Pilkada DKI Dua Putaran?

Hasil quick count (hitung cepat) dari tiga lembaga survei pada Pilgub DKI Jakarta 2017 hampir tuntas. Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat untuk sementara berada di posisi teratas, disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Tapi, perolehan suara keduanya belum ada yang capai angka 50 persen. Padahal sayarat agar jadi Cagub-Cawagub DKI lolos satu putaran harus memperoleh minimal 50 persen suara. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka kedua pasangan itu harus bertarung lagi dalam pilgub putaran kedua.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 Pasal 36 ayat 2 disebutkan jika tidak ada pasangan calon yang memperoleh data lebih dari 50 persen, maka diadakan putaran kedua. Pada putaran kedua, diikuti oleh paslon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.

Skema Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua

Pilgub DKI Jakarta putaran kedua akan terdiri dari kampanye dalam bentuk penajaman visi, misi, dan program paslon, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi hasil perolehan suara.

KPU DKI Jakarta juga akan melakukan pengadaan dan distribusi perlengkapan penyelenggaran pilkada seperti pada putaran pertama.

Status Gubernur Ahok Kontradiksi dengan UU Aparatur Sipil Negara

 Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok ini, telah berstatus terdakwa. Ia disangkakan Pasal 156 atau 156a KUHP tentang Penistaan Agama. Pasal 156 KUHP berbunyi, "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara." Pasal 156a KUHP berbunyi, "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa." Keputusan pemerintah untuk tidak memberhentikan sementara Ahok yang telah berstatus terdakwa, dianggap bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pada UU Pemda Pasal 83 ayat (1) mengatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD jika didakwa melakukan tindak pidana berikut: melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; tindak pidana korupsi; tindak pidana terorisme; makar; tindak pidana terhadap keamanan negara; perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kasus Ahok dinilai telah memenuhi poin pertama dari UU Pemda Pasal 83 ayat (1). Dalam hal ini, perdebatan masih terus bergulir di kalangan masyarakat. Pakar hukum Universitas Padjajaran Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Fakultas Hukum UII Yogyakarta Prof. Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana, Profesor Hukum Pidana UGM Eddy Hiariej, dan Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Undip Prof. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindakan pemerintah untuk tidak memberhentikan sementara Ahok yang telah berstatus terdakwa, merupakan tindakan melanggar hukum. Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo dan Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Yang akan saya kritisi disini adalah mengenai keadilan hukum. Status Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini kontradiksi dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 88 ayat (1) mengatur bahwa seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) diberhentikan sementara apabila: diangkat menjadi pejabat negara; diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural; atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana Pertanyaannya adalah: Jika dalam status tersangka, seorang Pegawai Negeri Sipil bisa diberhentikan sementara apabila melakukan tindak pidana, lalu bagaimana dengan seorang Gubernur yang telah berstatus terdakwa? Dimanakah keadilan hukumnya? Negara harus mengubah politik hukum. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, barulah kemanfaatan hukum. Bukannya dibalik, kepastian baru keadilan hukum. Akibatnya, keadilan substansial menjadi terpisah dari hukum. Ketidakadilan inilah yang akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ujung-ujungnya ketidakstabilan sosial maupun politik. Saya ingin menutup artikel ini dengan pendapat dari seorang gubernur Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus yang sering disebut sebagai Piso's Justice: meskipun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus ditegakkan (fiat justitia ruat coelum)

Status Gubernur Ahok Kontradiksi dengan UU Aparatur Sipil Negara

Yang akan saya kritisi disini adalah mengenai keadilan hukum. Status Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini kontradiksi dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 88 ayat (1) mengatur bahwa seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) diberhentikan sementara apabila: 1) diangkat menjadi pejabat negara; 2) diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural; atau 3) ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Pertanyaannya adalah: Jika dalam status tersangka, seorang Pegawai Negeri Sipil bisa diberhentikan sementara apabila melakukan tindak pidana, lalu bagaimana dengan seorang Gubernur yang telah berstatus terdakwa? Dimanakah keadilan hukumnya? Negara harus mengubah politik hukum. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, barulah kemanfaatan hukum. Bukannya dibalik, kepastian baru keadilan hukum. Akibatnya, keadilan substansial menjadi terpisah dari hukum. Ketidakadilan inilah yang akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan akan menimbulkan ketidakpercayaan dan ujung-ujungnya ketidakstabilan sosial maupun politik. Saya ingin menutup artikel ini dengan pendapat dari seorang gubernur Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus yang sering disebut sebagai Piso's Justice: meskipun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus ditegakkan (fiat justitia ruat coelum)

quote-mark

meskipun harus mengorbankan kebaikan,keadilan harus ditegakkan(fiat justitia ruat coelum)

quote-mark

meskipun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus ditegakkan (fiat justitia ruat coelum)

Komentar (1)

Fresh