Mengapa Ahok belum dicopot Mendagri? | OPINI.id

Tanggal 12 Februari 2017, Ahok akan menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Apa pendapat Ferdinand Hutahaean?

Namun mantan relawan jokowi tahun 2012, Ferdinand Hutahaean, berpendapat bahwa pemerintah tak memahami hukum dan Ahok harus diberhentikan sementara dengan dalih UU No. 23 Th 2004 pasal 83. Ferdinand merujuk UU No 23 Thn 2004 namun salah ucap, padahal yang benar adalah UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menambahkan "Siapapun kepala daerah yang jadi terdakwa dengan ancaman hukuman 5 tahun wajib diberhentikan sementara dari jabatannya"

Apakah betul dalih Ferdinand Hutahaean?

Padahal Pasal 83 UU 23/2014 berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam pidana penjara PALING SINGKAT 5 tahun. Jadi terdapat penghilangan frasa "paling singkat 5 tahun" olehnya. Ini menunjukkan Ferdinand Hutahaean mengaburkan aturan hukum yang ada untuk membenarkan argumentasinya. lalu yg benar bagaimana sih aturannya? cek post selanjutnya

Aturan dan cara kerjanya

Lalu bagaimana aturan yang sebenarnya mengenai pemberhentian sementara kepala daerah/wakil kepala daerah yang tersandung kasus hukum? Mari kita cermati satu persatu ketentuan yang ada. Aturan pemberhentian sementara diatur dalam UU No 23/2014 tentang Pemerintahan daerah tepatnya dalam Pasal 83. Dalam Pasal 83 ayat (1) diatur kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lalu terkait kasus Ahok

Jadi yang diberhentikan sementara adalah kepala daerah/wakil kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Mari kita liat Dakwaan lengkap Jaksa kepada Ahok. Intinya Ahok didakwa dengan Pasal Penodaan Agama dengan dakwaan alternatif pasal 156a huruf a ATAU Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP berbunyi Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 156a huruf a KUHP dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. namun terdapat setidaknya 2 KEJANGGALAN dalam dakwaan Jaksa. lanjut post berikutnya.

Kejanggalan dakwaan part 1

Terdapat setidaknya 2 kejanggalan dalam dakwaan Jaksa. Pertama, adanya DAKWAAN Jaksa yang bersifat ALTERNATIF antara Pasal 156 dan/atau Pasal 156a huruf a. Dakwaan Jaksa yang bersifat alternatif ini menunjukkan bahwa jaksa dalam menyusun dakwaan agak sulit menemukan fakta-fakta yang tepat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dakwaan yang bersifat Alternatif ini tentu saja menyulitkan Pemerintah untuk memahami Ahok didakwa dengan Pasal berapa apakah diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau selama lamanya lima tahun. Tidak ada kepastian kepastian pasal mana yang akan digunakan jaksa dalam tuntutan.

Kejanggalan dakwaan part 2

Kedua, dakwaan kepada Ahok dengan menggunakan Pasal 156a huruf a KUHP menunjukkan adanya ketentuan yang berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 83 UU No. 23/2014. UU No 23/2014 Pasal 83 mengatur kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Sementara pasal 156a huruf a KUHP menyatakan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Adanya dakwaan Jaksa dengan menggunakan pasal 156a huruf a bisa saja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan Pasal 83 UU 23/2014 Karena Ahok bisa dituntut dibawah 5 (lima) tahun

Sikap pemerintah dalam hal ini Mendagri

Pemerintah tentu saja sebagai Penyelenggara Negara tidak mau gegabah menyikapi hal ini, karena hak Ahok sebagai warga negara pun dilindungi oleh Undang-undang dan bisa mengugat balik Pemerintah. Justru karena paham akan hak warga negara dalam Konstitusi dan menjaga pelaksanan Undang-undang tanpa diskriminatif maka pemberhentian sementara Ahok harus diletakkan dalam kerangka hukum yang benar. Karena serangkaian kejanggalan ini mulai adanya dakwaan jaksa yang bersifat alternatif hingga ketentuan pasal 156a huruf a yang berbeda dengan ketentuan pasal 83 UU No 23/2014 dan karena adanya kekosongan hukum ini maka untuk untuk memenuhi rasa keadilan maka menunggu tuntutan Jaksa apakah Ahok dituntut maksimal 5 (lima) tahun atau tidak merupakan kebijakan yang adil, tidak diskriminatif dan melanggar Konstitusi. Pemerintah sendiri telah berkomitmen kalau tuntutan jaksa dibawah 5 (lima) tahun maka Ahok tetap menjabat Gubernur sementara kalau Ahok dituntut paling sedikit 5 (lima) tahun maka akan diberhentikan sementara sampai ada keputusan hukum tetap. Jadi kalau sampai tgl 11 Februari 2017 yg merupakan masa akhir Cuti Kampanye selaku petahana tdk ada kepastian tuntutan lamanya ancaman penjara kepada Ahok maka Ahok tidak dapat diusulkan untuk diberhentikan sementara sebagai Gubernur DKI. So Guys, Ahok tetap menjabat sebagai Gubernur pada 12 Februari 2017 karena tuntutan Jaksa belum jelas.

Komentar (1)

Fresh