Tinjauan Akademik UU Pemilu 2017 | OPINI.id

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, secara mendasar tidak dapat dipisahkan dari urgensi dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 yang dilakukan secara serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Akibatnya, hal tersebut kemudian mendorong seluruh fraksi yang ada di DPR untuk segera merampungkan segala pembahasan yang dilakukan terhadap rancangan undang-undang tersebut.

Akibatnya, dinamika politik yang berkembang cenderung membuat munculnya fragmentasi kepentingan dalam relasi antar fraksi

Fragmentasi yang dimaksud dalam konteks ini kemudian didasarkan pada berbagai unsur yang juga dibahas dalam komposisi RUU tersebut. Unsur-unsur itu setidaknya mengerucut pada lima hal krusial, yakni terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi untuk setiap daerah pemilihan, jenis sistem pemilu yang digunakan, metode untuk melakukan konversi suara menjadi kursi, hingga ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold). Kelima unsur tersebut yang secara konkret menjadi titik perdebatan sengit antara kelompok fraksi pendukung pemerintah dan oposisi. Kelompok fraksi pendukung pemerintah yang tergabung dalam koalisi (PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura) minus PAN merupakan pihak yang mendukung seluruh usulan paket yang diajukan oleh pemerintah. Paket tersebut diantaranya memuat poin parliamentary threshold sebesar 4%, alokasi kursi untuk setiap dapil 3-10, sistem pemilu terbuka, metode konversi suara sainte lague murni, serta presidential threshold 20%-25%. Sedangkan, kelompok fraksi oposisi yang menentang usulan paket tersebut kemudian tergabung dalam koalisi (Gerindra dan PKS) plus Demokrat serta PAN. Setidaknya hanya terdapat beberapa perbedaan dengan paket yang diajukan oleh pemerintah, dimana keempat fraksi tersebut lebih menghendaki penggunaan metode konversi suara quota hare dan peniadaan ketentuan presidential threshold alias 0%. Alasan dikatakan demikian mengingat posisi politik yang ditempuh kedua partai tersebut cenderung bias, khususnya pada kasus PAN yang secara mengejutkan memiliki perbedaan pandangan dengan kelompok fraksi pendukung pemerintah. Langkah yang ditempuh oleh kedua partai tersebut bukannya tanpa alasan dan kalkukasi yang logis, mengingat perolehan kursi dua partai politik tersebut cenderung tidak signifikan (Demokrat: 61 kursi dan PAN: 48 kursi). Selain itu, kedua partai politik tersebut hingga saat ini belum memiliki seorang sosok yang dapat meningkatkan perolehan suara melalui tingkat elektabilitas yang memadai. Akibatnya, kedua partai tersebut menempuh langkah yang dipenuhi kalkulasi rasional demi kepentingan politik yang tidak hanya merujuk pada tahun pemilu 2019 semata, melainkan juga tahun pilkada serentak 2017 dan 2018. Secara garis besar, kepentingan politik di tahun 2019 sangat dicerminkan berdasarkan kemampuan setiap partai politik dalam memperoleh kemenangan di setiap pilkada yang diselengarakan pada kurun tahun 2017-2018. Apalagi, dengan mengacu pada ketentuan presidential threshold sebesar 20-25% akan mengharuskan kedua partai politik tersebut (Demokrat dan PAN) melakukan koalisi dengan partai lainnya, mengingat gabungan perolehan kursi dari kedua parpol itu hanyalah berjumlah 109 atau minus 3 kursi dari syarat minimal. Untuk itu kemudian, pertimbangan rasional yang mungkin dapat dipilih oleh kedua partai politik tersebut adalah dengan mengikatkan diri pada koalisi Gerindra-PKS yang telah mampu memenuhi syarat tersebut. Akan tetapi, poros koalisi yang mungkin terbentuk antara empat partai politik tersebut (Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN) akan mengalami tarik-menarik kepentingan yang cukup kompleks. Hal itu mengingat ketiadaan stok dari masing-masing partai politik yang tergabung dalam poros koalisi itu dalam mencari sosok ideal pendamping Prabowo Subianto. Apalagi, realitas politik yang berkembang diperkirakan akan membuat munculnya deathlock antara Demokrat sebagai pemilik kursi terbesar kedua, dengan PKS yang memiliki 40 kursi dan PAN dengan 48 kursi. Meskipun, perkembangan politik yang terjadi hingga saat ini telah memunculkan berbagai opsi tokoh yang dianggap cukup ideal untuk mendampingi Prabowo Subianto, seperti diantaranya adalah Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat dan Calon Gubernur DKI Jakarta 2017-2022), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (TNI/Professional), dan Zulkifli Hasan (PAN sekaligus Ketua MPR yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden 2019). Sedangkan, PKS lebih memproyeksikan diri pada peningkatan elektabilitas para kepala daerah yang dimiliki seperti Ahmad Heryawan dan Irwan Prayitno. Selain itu, PKS juga akan diperkirakan akan menggunakan basis massa yang dimilikinya di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat untuk kemudian dapat meninggikan posisi tawarnya dalam koalisi seperti yang terjadi pada Pilpres 2014. Penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi bersama oleh segenap aparatur negara, baik itu pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, MK, serta masyarakat. Hal itu mengingat formula baru dalam wujud pemilu secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dikhawatirkan akan menelan persiapan dan biaya politik yang cukup mahal. Dalam segi persiapan, segenap stakeholders akan dicecar oleh sejumlah tahapan penyelenggaraan yang telah ditetapkan, mulai dari penjaringan calon hingga penghitungan dan penetapan hasil. Sedangkan, dari segi biaya politik, tidak hanya merujuk secara nominal angka semata, melainkan lebih kepada dampak multi-aspek yang tentunya sangat terpengaruh akibat hal tersebut. Tantangan-tantangan itu yang jika dipahami secara lebih konkret, harus mampu disikapi dengan langkah-langkah yang cermat oleh setiap partai politik yang akan berkontestasi. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan peluang dan potensi kemenangan yang akan diraih, melainkan juga turut berperan aktif dalam meminimalisir segala bentuk praktik penyimpangan dan kecurangan demi terwujudnya pemilu yang demokratis. Salah satu unsur dari undang-undang tersebut yang kemudian cukup krusial untuk dikaji secara komprehensif adalah terkait dengan metode konversi suara menjadi kursi. Dengan mengacu kepada dua metode yang ada, baik itu sainte lague murni maupun quota hare, dapat dianalisis relevansinya secara konkret dengan performa dan output yang akan diperoleh setiap partai politik. Penggunaan metode sainte lague yang akhirnya dapat dipastikan sebagai dasar rujukan yang akan digunakan pada pemilu 2019 mendatang merupakan hasil temuan dari seorang berkebangsaan Inggris, yaitu Prof. Andre Sainté Laguë. Dalam aplikasinya secara konkret, metode tersebut didasarkan pada modifikasi akan pembagian jumlah suara yang berhasil diperoleh setiap partai politik dengan empat angka konstanta sesuai rumus yang ditetapkan. Angka konstanta yang kemudian ditetapkan adalah 1, 4, 3, 5, dst. Hal ini kemudian akan diformulasikan dengan perolehan suara yang dimiliki oleh setiap partai politik hingga akhirnya didapatkan alokasi kursi berdasarkan perbandingan suara antar partai politik yang terbesar. Contohnya, di suatu Dapil X dengan ketentuan alokasi kursi sebanyak 5 dimana harga untuk mendapatkan satu kursi adalah 100.000 suara, diperoleh hasil sebagai berikut. PDI-Perjuangan 177.000 suara, Golkar 120.000 suara, Gerindra 85.000 suara, Demokrat 56.000 suara, serta PAN 40.000 suara. Dengan mengacu pada metode sainte lague murni beserta penggunaan angka konstanta 1, 4, 3, 5, dst dapat dipastikan bahwa PDI Perjuangan dan Golkar merupakan partai politik yang memperoleh kursi pertama dan kedua. Kemudian, penentuan kursi ketiga diperoleh dengan cara membandingkan perolehan suara dari kelima partai politik itu dimana PDI-Perjuangan (177.000/4 = 44.250), Golkar (120.000/4 = 30.000), Gerindra (85.000), Demokrat (56.000), PAN (40.000). Hasil penghitungan tersebut kemudian menjadikan Gerindra berhasil memperoleh kursi ketiga. Sedangkan, untuk penentuan kursi keempat diperoleh dengan cara: PDI Perjuangan (177.000/3 = 59.000), Golkar (120.000/3 = 40.000), Gerindra (85.000/3 = 28.333), Demokrat (56.000), PAN (40.000). Dengan mengacu pada penghitungan tersebut, maka kursi keempat akan dimiliki oleh PDI Perjuangan dengan perolehan suara terbesar setelah pembagian dengan konstanta. Sedangkan, kursi kelima ditentukan dengan cara: PDI Perjuangan (177.000/5 = 35.400), Golkar (120.000/5 = 24.000), Gerindra (85.000/5 = 17.000), Demokrat (56.000), serta PAN (40.000). Hasil itu kemudian menunjukkan bahwa kursi kelima berhak dimiliki oleh Demokrat sebagai partai yang memiliki perolehan suara terbesar setelah dilakukan pembagian dengan konstanta. Dampak yang kemudian ditimbulkan dari penerapan metode tersebut terhadap setiap partai politik yang berkontestasi dalam suatu dapil, cenderung lebih menguntungkan partai-partai besar dengan jumlah konstituen yang relatif banyak. Sedangkan, partai-partai menengah ke bawah cenderung dirugikan melalui mekanisme pembagian dengan rumus angka konstanta yang telah ditetapkan tersebut. Hal tersebut kemudian dapat dilihat implikasinya secara langsung terhadap hasil pemilu legislatif tahun 2014 silam yang menggunakan metode quota hare, yaitu sebagai berikut. NO PARTAI POLITIK Quota Hare (Status Quo) Sainte Lague Murni (Konstanta 1, 4, 3, 5) 1. PDI Perjuangan 109 110 2. Partai Golongan Karya (Golkar) 91 95 3. Partai Gerindra 73 71 4. Partai Demokrat 61 62 5. Partai Amanat Nasional (PAN) 49 45 6. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 47 46 7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 40 38 8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 39 40 9. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 36 36 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 16 17 Sumber: Diolah oleh Penulis, dengan merujuk pada Danial Iskandar. “Ini Penjelasan Metode Sainte Lague Murni Menurut Perludem”. Diakses melalui http://rilis.id/ini-penjelasan-metode-sainte-lague-murni-menurut-perludem.html (tanggal 20 Agustus 2017 pk. 18.05 WIB). Data di atas hanya merupakan relevansi dari penggunaan metode sainte lague murni di tingkat nasional (DPR RI). Selain itu, hal tersebut juga tentunya memiliki dampak dan pengaruh terhadap performa dan hasil yang diperoleh setiap partai politik di tingkat daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Akibatnya, hal tersebut secara langsung ataupun tidak akan menciptakan perubahan yang cukup signifikan dalam pemetaan kekuatan bagi tiap partai politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga, wilayah-wilayah yang kemudian identik sebagai basis dukungan partai politik tertentu, akan cenderung dikuasai oleh partai politik tersebut. Dengan kata lain, penggunaan metode sainte lague murni tersebut cenderung akan memberikan keleluasaan bagi partai politik yang memiliki basis dukungan konstan dalam besaran yang relatif tinggi dan luas. Selain itu, penerapan metode tersebut juga dianggap lebih bersifat adil dalam mengakomodir sisa suara yang dimiliki oleh partai politik, dimana hal itu tidak terjadi pada penggunaan metode quota hare. Untuk penggunaan metode konversi quota hare, cenderung didasarkan kepada sisa suara terbanyak yang berhasil diperoleh setiap partai politik. Akibatnya, hasil yang diperoleh cenderung bersifat lebih proporsional dan representatif, karena memungkinkan partai politik yang tidak mampu memperoleh suara yang sesuai dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk mendapatkan jatah kursi. Sehingga, hal tersebut akhirnya menciptakan kesan ketidakadilan khususnya bagi partai-partai besar, karena sisa suara yang dimiliki cenderung tidak sebanding dengan suara yang dimiliki oleh partai politik di peringkat setelahnya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan secara eksplisit bahwa pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut telah turut mempengaruhi proyeksi politik di tahun 2017, 2018, dan khususnya 2019. Selain itu, dikeluarkannya undang-undang tersebut juga dapat dijadikan sebagai salah satu cerminan dari adanya urgensi terhadap proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU. Hal ini yang akhirnya menjadi suatu tantangan bagi setiap stakeholders pemilu untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang sesuai dan ideal. Semua itu tentunya harus dapat dicermati secara kritis oleh partai politik untuk kemudian dapat melakukan penyesuaian dan persiapan secara konkret dari setiap hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, proyeksi politik yang akan terjadi ke depan, khususnya menjelang penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 akan cenderung membuat partai politik harus bekerja ekstra dalam menjaga sekaligus mempertahankan basis-basis dukungan yang dimiliki. Sehingga, segala hal yang menyangkut dengan konstelasi di tahun 2019 mendatang dapat dirumuskan dengan suatu kalkukasi yang rasional dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang terencana.

Komentar

Fresh