Sekilas, Mantan Presiden Indonesia | OPINI.id

Siapa tidak kenal dengan Bapak Proklamator Soekarno? Bapak Pembangunan Soeharto? atau mungkin bapak jenius Habibie? Putri Proklamator Megawati? Atau yang paling terakhir adalah Bapak SBY? Mereka semua merupakan mantan Kepala Negara di Indonesia, tapi... Mari kita mulai dengan yang terlupakan!

Sekilas latar belakang Kuding

Syafruddin Prawiranegara atau yang semasa kecilnya dipanggil dengan Kuding, merupakan anak keturunan Banten dan Minangkabau. Buyutnya Sutan Alam Intan merupakan keturunan raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang oleh Belanda ke Banten karena ikut dalam perang Padri. (www.sejarahri.com). Bercita cita menjadi "orang besar" Kuding yang tamat dari AMS Bandung pada Tahun 1931, melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Tinggi Hukum (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) yang biasa disebut dengan Rechtshogeschool dan berhasil lulus dengan mendapatkan gelar Meester in de Rechten (setara dengan Magister Hukum). Sebelum proklamasi kemerdekaan didengungkan, Syafruddin pernah bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta, petugas Departemen Keuangan Belanda dan juga Departemen Keuangan Jepang.

Ketua PDRI

Pada masa proklamasi berkumandang, Syafruddin menjabat sebagai Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP - Badan Pembantu Presiden sebelum terbentuknya DPR dan MPR). Pada tahun 1946, Syafruddin dipercaya untuk masuk ke dalam jajaran kabinet sebagai Wakil Perdana Menteri. Lalu, masih di tahun yang sama, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Barulah pada tahun berikutnya beliau dipercaya untuk menjadi Menteri Kemakmuran. Akhir tahun 1948, Belanda melakukan Agresi Militer Belanda "jilid" dua dan berhasil menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta dan langsung membuangnya ke Pulau Bangka. Soekarno-Hatta sempat memberikan mandat kepada Syafruddin untuk membuat dan memimpin Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Namun, karena teknologi yang sangat terbatas, pesan mandat tersebut tidak sampai langsung kepada Syafruddin. Beruntung, begitu mendengar kabar penangkapan dan pengasingan Soekarno-Hatta serta pendudukan Belanda di Ibukota Yogyakarta (pada saat itu), Syafruddin langsung mengambil inisiatif yang senada dengan mandat Soekarno-Hatta demi menghindari bahaya akibat kosongnya kepala pemerintahan. PDRI dibawah Syafruddin melakukan upaya upaya untuk menyelamatkan para pemimpin bangsa yang ditawan oleh Belanda. Usaha tersebut membuahkan hasil, dengan Belanda akhirnya melakukan perundingan dengan Indonesia dan perundingan tersebut kita kenal dengan Perundingan Roem-Royen. Soekarno-Hatta dibebaskan, dan dikembalikan ke Ibukota pemerintahan Yogyakarta. Dengan kembalinya dwitunggal proklamator tersebut, selesai lah sudah tugas Syafruddin sebagai Ketua PDRI, dan pada tanggal 14 Juli 1949 Syafruddin mengembalikan mandat tersebut kepada Presiden Soekarno. Kepemimpinan Syafruddin yang berumur kurang lebih 8 bulan pun selesai. Namun, setelah itu beliau masih menjabat beberapa posisi pemerintahan, serta berhasil merumuskan dan menjalankan beberapa kebijakan. Yang paling terkenal dan ada di buku buku sejarah kita adalah kebijakan "Gunting Syafruddin" yang memotong nilai uang hingga tinggal separuh nilai yang tertera.

Sekilas latar belakang Mr. Assaat

Pada awalnya Assaat menempuh pendidikan dokter di School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Jakarta. Namun karena merasa tidak cocok dengan kehidupan dokter, Assaat keluar dari STOVIA dan berpindah sekolah AMS . Selepas dari AMS, Mr. Assaat melanjutkan sekolahnya ke Rechtshoogeschool (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan mulai menggeluti gerakan kebangsaan, pemuda, serta gerakan politik. Assaat tergabung dalam Jong Sumatranen Bond, dan karir politiknya melejit naik hingga berhasil menjadi Pengurus Besar Perhimpunan Pemuda Indonesia. Bahkan setelah Perhimpunan Pemuda Indonesia melebur dengan Indonesia Muda, beliau dipercaya sebagai Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Sempat masuk kedalam Partindo, kegiatan politik Assaat diketahui Belanda sebagai pihak pengajar dan berakibat kepada tidak lulusnya Assaat dari RHS. Merasa tersinggung, beliau memutuskan untuk belajar langsung ke Belanda, dan akhirnya mendapatkan gelar Meneer in de Rechteen. Sekembalinya Assaat dan sebelum proklamasi, beliau berpraktek sebagai Advokat hingga masuknya pendudukan Jepang ke Indonesia. Pada era ini, Assaat dipercaya sebagai Camat Gambir, dan Wedana Mangga Besar di Jakarta.

Ketua BP-KNIP

Mr. Assaat menjadi ketua BP-KNIP menggantikan Soepeno yang diangkat menjadi Menteri Pembangunan dan Pemuda pada Januari 1948. Assaat sendiri merupakan ketua terakhir hingga akhirnya KNIP dibubarkan, dan menjadi cikal bakal dari DPR dan MPR dalam merancang GBHN. Pada masa kepemimpinan Assaat, KNIP meratifikasi Perjanjian Linggarjati yang kemudian ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, meskipun pada akhirnya Pemerintah Belanda melanggar isi perjanjian tersebut. Saat Agresi Militer Belanda II, Assaat ikut ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Sekembalinya beliau dari pengasingan, beliau memimpin KNIP untuk meratifikasi Perjanjian Roem-Royen pada Juli 1949 dan Persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949. Dengan disahkannya persetujuan Konferensi Meja Bundar, Assaat diamanatkan sebagai Pelaksana Tugas (acting) Presiden Republik Indonesia hingga tahun 1950. Dengan hanya memimpin selama 8 bulan, beliau menandatangain statuta pendirian salah satu universitas terbaik di Indonesia saat ini, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Ketika NKRI pulih, berakhirlah jabatan PLT Presiden yang diemban Mr. Assaat, dan Ibukota pun kembali ke Jakarta.

Presiden?

Keduanya memang sempat memimpin. Sjafruddin sebagai Ketua PDRI, dan Mr. Assaat sebagai Presiden saat Republik merupakan negara bagian dari Republik Indonesia Serikat, yang perlu kita ingat, RIS merupakan negara bentukan Belanda yang terpisah dengan NKRI ketika itu. Namun Sejarawan Anhar Gonggong yang juga seorang pengajar di FIB UI ini menilai bahwa tidak tepat menempatkan Mr. Assaat dan Sjafruddin ini sebagai Presiden. “Kondisi ketika itu, hanya menyatakan bahwa Sjafruddin memimpin pemerintahan darurat. Tidak ada istilah kepala negara,” urai Anhar Gonggong ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (15/8/2006) Sedangkan untuk posisi Mr. Assaat Anhar mengatakan “Jadi, bukan sebagai Presiden Indonesia secara keseluruhan. Salah kalau dikatakan sebagai presiden, karena Indonesia saat itu berbentuk serikat. Faktualnya begitu dan bukan Presiden Soekarno yang menunjuk, tapi kabinet ketika itu yang menunjuk. Dan perlu dipertegas, posisinya bukan sebagai kepala negara,” tukasnya. (www.surabaya.tribunnews.com) Terlepas dari posisi kedua tokoh tersebut diakui sebagai Presiden dan Kepala Negara atau tidak, kita tetap harus bisa menghormati dan menghargai jasa dari Sjafruddin dan Mr. Assaat. Tanpa kedua tokoh tersebut, kondisi NKRI pada saat ini mungkin akan sama sekali berbeda, atau mungkin bisa lebih buruk lagi.

Komentar

Fresh