Registrasi Ulang Kartu SIM Prabayar | OPINI.id

Mulai 31 Oktober 2017, Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatikan mewajibkan calon pelanggan kartu seluler (kartu perdana) atau pelanggan lama melakukan registrasi ulang menggunakan NIK KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga.

Wajib Registrasi

Guys, mulai 31 Oktober nanti kamu khususnya pelanggan kartu seluler lama dan baru harus meregistrasi ulang kartumu. Semua ini dilakukan demi ketertiban dan validnya data pengguna.

Kamu wajib meregistrasinya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga. "Yang pasti 31 Oktober dimulai, tidak bisa tidak," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Menghindari Pembuangan SIM Card

Saat ini, diperkirakan ada 360 juta nomor kartu seluler beredar sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta. Sementara data satu penduduk dengan satu ponsel diperkirakan ada 170 juta.

Data kartu seluler yang tidak tervalidasi membuat perilaku masyarakat juga tidak berubah, dan tidak bisa melihat data pelanggan sebenarnya.

"Masyarakat beli paket, terus buang, beli paket terus buang, tapi kita punya lost opportunity," katanya. Dengan registrasi yang telah tervalidasi, menurut dia, akan muncul peluang tumbuhnya industri yang lebih sehat dan lebih baik seiring data pelanggan yang berkualitas.

Kalau Ngeyel Bakal Diblokir

Bila sampai dengan 28 Februari 2018 belum melakukan registrasi, maka diberi waktu 15 hari, bila tidak maka akan diblokir untuk panggilan keluar dan pengiriman SMS keluar.

Kemudian 15 hari berikutnya belum mendaftar akan diblokir tidak bisa melakukan panggilan keluar maupun mengirim pesan singkat keluar. Dan terakhir, akan diblokir seluruh layanan, termasuk data internet.

Sementara untuk layanan registrasi tersebut, pelanggan cukup melakukan SMS ke 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk kartu perdana. Sedangkan pelanggan lama, maka dapat melakukan registrasi dengan format ULANG#NIK#NomorKK#.

Informasi tersebut harus sesuai dengan NIK yang tertera di Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan KK agar proses validasi ke database Ditjen Dukcapil dapat berhasil. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan dan pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada KTP-el dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini).

Komentar

Fresh