Kontroversi Pembekuan KPK | OPINI.id

Anggota pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melontarkan wacana kontroversial. Adalah anggota pansus dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat.

Dia mengusulkan KPK dibekukan sementara waktu. Jika KPK dibekukan, tugas pemberantasan korupsi bisa diserahkan ke Kepolisian atau Kejaksaan Agung.

Pasang Badan Ketika KPK Mau Dibekukan

Usulan isi rekomendasi Panitia Angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi makin liar dan terlihat untuk meniadakan komisi itu. Anggota Panitia Angket dari Fraksi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat menyerukan pembekuan KPK sementara waktu.

Menurut Henry, dari hasil penyelidikan panitia angket, ada banyak hal di KPK yang harus dibenahi dan pembenahan ini butuh waktu lama.

"Maka, jika perlu, untuk sementara KPK distop dulu. Kembalikan (wewenang memberantas korupsi) kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung dulu," kata Henry seperti dikutip Harian Kompas.

Usul melemahkan hingga membekukan KPK mendapat perlawanan. Ramai-ramai pasang badan membela KPK. Presiden Joko Widodo langsung bereaksi. Jokowi takkan membiarkan KPK diperlemah. "Saya tidak akan membiarkan KPK diperlemah," kata Jokowi usai meresmikan pengoperasian Jalan Tol Jombang-Mojokerto, Minggu (10/9).

Fahri Hamzah Getol Bekukan KPK

Usulan membekukan KPK mendapatkan respon cepat dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ia mendukung usulan tersebut. Ia bahkan mengusulkan agar KPK tidak hanya dibekukan, tetapi dibubarkan.

Untuk pembubaran KPK ini, Fahri mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Alasannya, banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan internal yang dilakukan oleh KPK, sementara tingkat korupsi masih tetap tinggi.

Pemerintah Angkat Tangan Terkait Ide Pembekuan KPK?

Meski tidak setuju dengan usulan ini, Presiden dan Wapres tetap tidak mau turut campur. "Pemerintah dalam posisi ingin mempertahankan bahkan ingin KPK lebih kuat. Jika ingin membekukan KPK tentunya harus mengubah undang-undang," kata Wapres disela-sela lawatannya ke Astana, Kazakhstan, Sabtu (9/9).

Dia mengatakan, pemerintah tetap menjaga independensi dan tidak mau mencampuri urusan internal KPK. Namun diharapkan lembaga tersebut akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dan tetap solid. "Pemerintah tentu tidak bisa mencampuri ke dalam, KPK mempunyai prosedur sendiri sesuai dengan undang-undang," tambah Wapres.

Komentar

Fresh