Fakta Di Balik Krisis Rohingnya | OPINI.id

Duta Besar RI untuk Myanmar akhirnya memberikan penjelasan tentang latar belakang krisis di Rohingnya. Ito Sumardi menuliskan penjelasannya untuk salah satu portal berita di Indonesia. Berikut garis-garis besarnya. *)disclaimer: ini adalah isi surat Ito Sumardi yang saya ambil garis besarnya saja agar mudah dimengerti tanpa dilebih-lebihkan.

Konflik yang mengemuka di tahun 2016

Sejak tahun 2016 konflik Rohingnya di Rakhine State sudah mengemuka dan menjadi perhatian dunia internasional, ASEAN dan Negara-negara Islam (OKI). Di awal tahun ini Pemerintah Myanmar bahkan telah membentuk Advisory Commission yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Anan. Di tahun 2012 juga sudah ada persoalan tentang Rohingnya sehingga Indonesia kebanjiran pengungsinya.

Isu menahun

Isu Rohingnya adalah persoalan menahun di Myanmar yang belum terselesaikan hingga saat ini karena masalahnya sangat kompleks dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Sejak persoalan kewarganegaraan dari etnis ini tidak dapat terakomodasi dengan baik dalam UU Kewarganegaraan Myanmar (Burma), etnis Rohingnya juga terjerembab pada konflik horizontal dengan etnis Arakan yang menjadi suku mayoritas di Rakhine State, yang kemudian memuncak pada saat terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan antar dua kelompok etnis tersebut pada tahun 2012. Bahkan dalam konflik itu melibatkan tokoh agama, namun konflik itu sebenarnya juga berakar pada soal social economy, poverty dan etnisitas

Etnis yang tidak diakui

Etnis Rohingnya secara umum tidak seberuntung dengan Etnis Bengali yang sudah hidup nyaman sebagai warga Negara sejak zaman kolonial Inggris. Asal muasal wilayah mereka ada yang menyebut sama dan berasal dari campuran Bangladesh dan Pakistan Timur. Namun jelasnya kedua etnis ini bukan penduduk asli wilayah Myanmar (Burma).

Konflik umum

Secara umum, konflik etnik di Myanmar tidak hanya terjadi di Rakhine State saja, Myanmar masih menyimpan konflik antar etnis di beberapa State (di 7 Negara Bagian).

Kapasitas yang tidak memadai

SDM Kepolisian termasuk militer Myanmar masih belum mempunyai kapasitas yang memadai baik dari pengetahuan, pengalaman, perlengkapan operasional untuk menghadapi dan menangani setiap konflik antar etnis tersebut, sehingga untuk menghadapi situasi darurat di Myanmar tentara nasional (Tatmadaw) lah yang mengambil peran (kendali) pada setiap penanganan konflik di beberapa bagian di negaranya, Polisi berada langsung di bawah komando tentara. Yang menjadi permasalahan bahwa konflik ini ditangani oleh Militer yang akhirnya seperti tanpa kendali dan tidak sesuai dengan standar HAM dan SOP Penanganan Konflik yang jelas.

Pasca 2012

Pasca konflik etnis 2012, etnis Rohingnya hidup dalam kamp-kamp di beberapa wilayah di Negara Bagian Rakhine, mereka hidup dalam pengawasan aparatur wilayah, mereka memiliki masalah kemiskinan dan terhambat pembangunannya karena status kewarganegaraanya yang tidak diakui. Di tengah situasi tersebut muncul kelompok solidaritas seperti Rohingnya Solidarity Organization (RSO) yang kemudian berubah bentuk menjadi Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) yang dipimpin oleh Atta Ulla atau Abu Amar yang memiliki ibu Rohingnya dan bapak Pakistan, anggota Taliban. Kelompok-kelompok ini melakukan gerakan radikal dengan melakukan serangkaian serangan kepada aparatur keamanan maupun warga lainnya dan mulai bergulir secara simultan pada akhir 2016 lalu. Pada akhir tahun 2016 mereka menyerang pos-pos polisi dan membunuh beberapa polisi, kemudian dibalas dengan serangan oleh aparat keamanan (polisi dan tentara). Namun apa daya tentara dan polisi itu ternyata kalah banyak dan terkepung dan terjadi kontak senjata dan menewaskan puluhan aparat. Pasca kejadian ini aparatur keamanan Myanmar menilai situasi sudah tidak kondusif, hingga mereka melakukan opreasi khusus dan berdampak pada jatuhnya korban warga Rohingya, karena mereka menyerang beberapa kampung yang dijadikan tameng oleh kelompok Radikal.

Jadi, masihkah menganggap krisis Rohingnya sebagai isu agama?
Tentu saja
Ternyata bukan ya
Semua salah Jokowi
2 votes

Belum Stabil

Myanmar saat ini masih menggunakan pendekatan kedaulatan Negara dalam menyelesaikan konflik, sementara pendekatan HAM dan perspektif keamanan regional belum menjadi perhatian penuh. Ini juga disebabkan oleh kondisi politik domestik Myanmar yang belum stabil untuk menjalankan seluruh prinsip-prinsip demokrasi. 

Jadi, apakah masih beranggapan kalau krisis Rohingnya adalah isu agama?
Tentu saja
Ternyata bukan ya
Semua salah Jokowi
106 votes

Komentar (1)

Fresh