Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#ekonomi

Mari Berpikir Rasional: Nilai Kripto Gak Pasti, Ada Gak Lembaga yang Jamin Keamanannya?

Meski tidak berhubungan langsung dengan perekonomian negara, namun investasi aset kripto seharusnya sudah punya regulasi yang jelas.

Edo Juvano  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Fluktuasi ekstrem nilai mata uang kripto menimbulkan imbas yang cukup parah bagi penggunanya terutama di Indonesia. Meski tidak berhubungan langsung dengan perekonomian negara, namun investasi aset kripto seharusnya sudah punya regulasi yang jelas. Tujuannya tak bukan adalah untuk melindungi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Image: Unsplash.
Image: Unsplash.

Banyaknya kasus mengatasnamakan investasi aset kripto yang tak jarang pada akhirnya merugikan masyarakat, harusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil peran sebagai regulator, untuk dapat segera mengatur investasi yang sedang tren ini.

Aset kripto adalah komoditi berbentuk digital aset, tidak berwujud, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

Menurut laman Coinmarketcap.com, saat ini beredar 229 aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk aset kripto di seluruh dunia yang mencapai jumlah 8.472.

Risiko Perdagangan Kripto

Masyarakat dunia secara umum sudah mengetahui bahwa kripto yang merupakan mata uang virtual tidak didukung oleh nilai nyata, sehingga harganya mudah dimanipulasi. Belum permasalahan dengan tidak adanya perlindungan hukum terhadap kontrak perdagangan.

Image: Unsplash.
Image: Unsplash.

Di negara lain, bitcoin dan aset digital terkait mulai diawasi secara ketat dari sejumlah regulator, karena dianggap telah tumbuh menjadi bagian yang lebih besar dari pasar keuangan. Contohnya seperti China yang mengembangkan cryptocurrency dan diatur oleh pemerintah sendiri dimana informasi terakhir menegaskan bahwa China melarang perusahaan keuangan menyediakan layanan untuk perdagangan kripto.

Di Amerika Serikat, Gary Gensler Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa yang baru ditunjuk otoritas setempat mengatakan kepada CNN bahwa awal bulan ini harus ada “regulator teknologi netral”, karena menurutnya, dibutuhkan lebih banyak perlindungan konsumen di pasar kripto.

HALAMAN SELANJUTNYA next page
Mengenal fungsi Bappebti....

Mengenal Fungsi Bappebti

Di samping keberadaan bursa, lembaga penunjang lain yang sangat penting adalah keberadaan lembaga kliring dan penjaminan transaksi. Lembaga ini dinilai sangat penting karena akan memastikan bahwa transaksi yang ada sudah sesuai dengan regulasi.

Keberadaan lembaga kliring dan jaminan transaksi di ekosistem investasi aset kripto akan memberikan rasa aman kepada masyarakat atau investor. Selain itu, lembaga ini juga akan memberikan kepastian bahwa investasi yang dilakukan adalah legal.

Image: Unsplash.
Image: Unsplash.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebenarnya sebelumnya telah membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Tupoksi Dan Struktur Organisasi Bappebti Pasal 652 menyatakan bahwa Bappebti mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa.

Namun pada pelaksanaannya, Bappebti belum membuat regulasi yang dapat secara optimal melindungi pelaku usaha agar hubungan antara pedagang, investor, maupun lembaga lain yang terkait di dalamnya bisa jelas dan aman.

Selain itu jika ingin serius mendukung bursa mata uang kripto di Indonesia, pemerintah juga harus menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri, sehingga masyarakat atau investor bisa lebih memilih investasi didalam negeri dibandingkan luar negeri.

Itikad baik itu sebenarnya sudah diwacanakan bulan April 2021 lalu, dimana Bappebti menyatakan akan mendirikan bursa mata uang kripto di Indonesia. Bursa khusus kripto ini akan meliputi perdagangan sejumlah jenis mata uang kripto. Tidak hanya bitcoin, tapi juga jenis lain seperti Ethereum, Dogecoin, Binance Coin, dan sebagainya.

Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan pembentukan bursa tersebut dilakukan guna melindungi pelaku usaha.

“Bursa ini fokusnya pada perlindungan pelaku usaha agar hubungan antar semua pihak bisa berjalan dengan baik, antara pedagang, investor, maupun dengan lembaga lain bisa jelas dan aman,” kata Siddharta dalam keterangan resmi, Jumat (16/4).

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation