Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#ekonomi

Korupsi Pajak Bikin Orang Males Bayar Pajak

Setelah kasus Gayus Tambunan satu dekade lalu, dugaan korupsi pajak terjadi lagi. Saat negara butuh pemasukan, petugas yang ngumpulin duit pajak diduga korupsi.

Edo Juvano  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Korupsi pajak kembali terjadi. Meski masih berstatus dugaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyidik kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan menggandeng Inspektorat Jenderal Kemenkeu dan Ditjen Pajak.

Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3/2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga pukul 09.11 WIB Senin (1/3/2021), sebanyak 3,82 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Petugas memberikan keterangan pada wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar di Jakarta, Senin (1/3/2021). Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga pukul 09.11 WIB Senin (1/3/2021), sebanyak 3,82 juta wajib pajak sudah melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

Wakil Ketua KPK Alexander Marmawata mengatakan dugaan kasus suap pajak ini telah menyentuh nilai hingga puluhan miliar rupiah.

Selagi KPK menangani dugaan suap, Itjen dan Ditjen Pajak akan bertindak memeriksa ulang nominal pajak yang diduga tidak valid. Terlebih, KPK mengaku sudah mengantongi beberapa nama yang terindikasi sebagai tersangka dari pihak Ditjen Pajak. Meski demikian, mereka belum mau mempublikasikannya karena tim penyidik masih dalam tahap pengumpulan bukti.

Petugas membawa terpidana berinisial JLS (tengah) keluar dari gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/2/2021). Kejari Surabaya menangkap terpidana JLS atas perkara penggelapan pajak PPh penjualan tanah sebesar Rp1,8 miliar dengan memalsukan Surat Setoran Pajak (SSP) dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadapnya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.
Petugas membawa terpidana berinisial JLS (tengah) keluar dari gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/2/2021). Kejari Surabaya menangkap terpidana JLS atas perkara penggelapan pajak PPh penjualan tanah sebesar Rp1,8 miliar dengan memalsukan Surat Setoran Pajak (SSP) dan selanjutnya dilakukan penahanan terhadapnya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.

“Saya tidak bisa menyampaikan sekarang supaya teman-teman penyidik nanti juga dalam bekerja enggak merasa terhalangi dengan informasi. Bisa jadi kalau saya sampaikan sekarang calon tersangka sudah siap-siap menghindar,” ujar Alex kepada wartawan, Selasa (2/3).

Perpajakan Jadi Lahan Basah Korupsi

Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, pada tahun 2017 lalu pernah mengatakan bahwa krisis kepercayaan terhadap petugas pajak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan enggannya masyarakat membayar pajak.

Kehadiran tax amnesty beberapa tahun lalu sebenarnya cukup membantu masyarakat untuk menaruh kepercayaan mereka terhadap petugas pajak, UU Pajak, dan pemerintah. Namun kepercayaan tersebut bisa saja mudah terenggut jika kasus korupsi pajak kembali hadir di Indonesia.

Hal tersebut divalidasi oleh peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman. Kepada Tirto, beliau menilai perpajakan memang lahan basah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, kegiatan koruptif kerap terjadi di sektor ini.

Kasus Gayus Tambunan pada 2011 silam mungkin masih hangat dalam ingatan sejumlah masyarakat Indonesia. Kasus yang begitu mentereng pada kala itu cukup jadi pembicaraan hangat nasional karena mencoreng perpajakan Indonesia.

Kasus Gayus Tambunan pada 2011 lalu. Foto: Wikimedia Commons.
Kasus Gayus Tambunan pada 2011 lalu. Foto: Wikimedia Commons.

Gayus yang pada saat itu berposisi sebagai pegawai Ditjen Pajak terbukti menyalahgunakan wewenangnya saat menangani pajak PT Surya Alam Tunggal. Alhasil, negara harus menelan kerugian mencapai total Rp570,92 juta. Tak hanya itu, Gayus juga terbukti menyuap beberapa oknum berwenang seperti polisi sebesar USD10 ribu dan hakim sebesar USD40 ribu.

Menolak lupa, ia dengan culasnya juga dan memberikan keterangan palsu dengan mengaku hanya memiliki Rp28 miliar di rekening pribadinya.

Akibat perbuatannya, pada 20 Januari 2011, Gayus dijerat dengan hukuman pidana berupa kurungan penjara selama tujuh tahun. Itu pun jauh lebih ringan 13 tahun dari tuntutan jaksa.

Penyebab Lain Orang Malas Bayar Pajak

Menurut buku Tax Audit Techniques in Cash Based Economies yang ditulis oleh Shiekh Sajjad Hassan, ada sejumlah faktor yang membuat masyarakat cenderung enggan membayar pajak, di antaranya sebagai berikut.

Faktor-faktor yang bikin masyarakat enggan bayar pajak:
  • Psikologis, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang langsung dibebankan kepada masyarakat.
  • Historis, sebagian besar negara berkembang merupakan jajahan negara Eropa. Secara politik, masyarakat diajarkan untuk tidak mematuhi hukum untuk membuat frustrasi penjajah, salah satunya dengan tidak membayar pajak.
  • Agama, banyak pandangan bahwa pajak adalah warisan masa penjajahan dan tidak membayar pajak bukanlah sebuah tindakan berdosa.
  • Kurangnya edukasi tentang pajak.
  • Kurangnya etika sosial.
  • Kurangnya upaya pencegahan. Para pengemplang pajak tidak menganggap bahwa mengemplang pajak adalah tindakan yang mempunyai risiko pidana.
  • Dorongan komersial, jika produsen atau importir menyembunyikan transaksinya, ia memaksa pedagang grosir untuk melakukan hal yang sama.
  • Prosedur administrasi pajak yang rumit.
  • Tarif pajak yang tinggi.

Add comment
Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation