Opini.id
Pop Culture
Human Interest
Media
#ekonomi

Turunan UU Cipta Kerja Sah, Ini Perbedaan Perhitungan Upah Buruh Baru dan Lama

Turunan Omnibus Law PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan diresmikan Presiden Jokowi. Skema perhitungan upah buruh pun berubah.

Reza Rizaldy  |  
Lonjakan Kasus Covid-19 Naik Saat Libur Panjang. Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Presiden Jokowi meresmikan perubahan aturan perhitungan upah buruh berdasarkan turunan Omnibus Law. Skema perhitungan upah buruh yang baru ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 11 Cipta Kerja. Sebelumnya skema pengupahan buruh diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2015. Ada sejumlah perbedaan skema upah buruh yang baru dengan yang lama.

Skema perhitungan upah buruh dirangkum dalam upah minimum pekerja. Pasal 25 ayat (ayat 1) PP Nomor 36 tahun 2021 menyebutkan upah minimum pekerja terdiri dari dua, upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota.

Pekerja mengemas makanan olahan berbahan dasar ikan tuna dan nila di Kampung Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat/Antara
Pekerja mengemas makanan olahan berbahan dasar ikan tuna dan nila di Kampung Kertasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat/Antara

Versi Terbaru PP 36 tahun 2021

Perhitungan upah buruh dalam upah minimum versi baru ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud mencakup indikator paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 25 ayat (5).

Skema penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) diberikan langsung kepada gubernur. Dalam hal upah UMP tahun berjalan lebih tinggi dari batas atas maka gubernur wajib tetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan. UMP tahun berikutnya tidak berkurang jika tahun berjalan menyentuh batas atas. Gubernur akan dibantu lewat rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Hal yang diatur selanjutnya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). UMK akan diatur oleh pemimpin daerah setingkat seperti Bupati atau Wali Kota. Skema perhitungan dengan tahapan relative UMK terhadap UMP melihat paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah yang ketiganya dirata-ratakan. Semua dihitung berdasarkan inflasi dari tiap kabupaten/kota.

Gubernur dapat melakukan perhitungan UMK dengan syarat nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota lebih tinggi dari provinsi selama 3 tahun terakhir.

Versi Lama PP Nomor 78 tahun 2015

Dalam aturan yang sebelumnya di pasal 43 dijelaskan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan layak hidup dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan setiap tahun. Kebutuhan hidup layak ini dihitung berdasarkan standar kebutuhan pekerja lajang dapat hidup layak selama satu bulan.

Tonton juga:

Inisiatif kepala daerah temui demonstran UU Cipta Kerja di beberapa daerah ini perlu diapresiasi. Soalnya mereka berhasil tenangin massa dengan cara ini.

Kebutuhan standar kebutuhan hidup dilakukan lewat kajian Dewan Pengupahan Nasional dalam 5 tahun belakangan. Dari sini UMP dan UMK mengacu menyesuaikan pertumbuhan ekonomi atau inflasi wilayahnya masing-masing.

Dalam aturan ini juga penetapan UMP dan UMK dilakukan oleh gubernur hasil kesepakatan dengan asosiasi pengusaha di wilayah. Ini juga dilakukan bersama Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Mau menayangkan konten kami? Cek  
Panduan Republikasi
Recommendation